Menteri Ketenagakerjaan Pantau Terus Isu PHK Freeport

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri terus memantau isu ketenagakerjaan Freeport. Ia tak ingin perusahaan penambang logam mulia itu menjadikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai alat untuk menekan pemerintah.

Sejak Freeport berhenti beroperasi, diakuinya telah ribuan pekerja dirumahkan. Namun, pekerja yang dirumahkan tak semuanya berstatus karyawan tetap, melainkan juga tenaga kerja kontrak dari para kontraktor dan sub kontraktor. “Saya harus cek lagi. Timnya sudah jalan,” kata Hanif, Jumat (24/3).

Hanif juga tak menutup kemungkinan jumlah karyawan yang dirumahkan  itu masih mungkin bertambah hingga ada kesepakatan dengan pemerintah terkait isu divestasi dan perubahan status kontrak karya. Namun, ia tak ingin isu ini dijadikan alat untuk menaikkan posisi tawar Freeport dalam negosiasi.

(Baca juga: Pemerintah Kaji Skema Pemberian 5 Persen Saham Freeport Ke Papua)

“Jangan sampai tenagakerja ini jadi alat buat menekan, kalau ada masalah ya rudingkan baik-baik dengan pemerintah dalam hal ini ESDM,” kata Hanif.