Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri tak ingin Freeport menggunakan isu PHK sebagai alat untuk menekan pemerintah dalam proses negosiasi.
Demonstrasi Pekerja Freeport Indonesia
Miftah Ardhian|KATADATA

 

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri terus memantau isu ketenagakerjaan Freeport. Ia tak ingin perusahaan penambang logam mulia itu menjadikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai alat untuk menekan pemerintah.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Sejak Freeport berhenti beroperasi, diakuinya telah ribuan pekerja dirumahkan. Namun, pekerja yang dirumahkan tak semuanya berstatus karyawan tetap, melainkan juga tenaga kerja kontrak dari para kontraktor dan sub kontraktor. “Saya harus cek lagi. Timnya sudah jalan,” kata Hanif, Jumat (24/3).

Hanif juga tak menutup kemungkinan jumlah karyawan yang dirumahkan  itu masih mungkin bertambah hingga ada kesepakatan dengan pemerintah terkait isu divestasi dan perubahan status kontrak karya. Namun, ia tak ingin isu ini dijadikan alat untuk menaikkan posisi tawar Freeport dalam negosiasi.

(Baca juga: Pemerintah Kaji Skema Pemberian 5 Persen Saham Freeport Ke Papua)

“Jangan sampai tenagakerja ini jadi alat buat menekan, kalau ada masalah ya rudingkan baik-baik dengan pemerintah dalam hal ini ESDM,” kata Hanif.

Hanif berharap persoalan ketenagakerjaan Freeport bisa diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Di antaranya adalah Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang hak-hak pekerja yang di-PHK.

Sebelumnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Bangun S Manurung mengatakan, hingga 15 Maret lalu, Freeport telah merumahkan 2.150 tenaga kerja kontraknya. Rinciannya, sebanyak 2.075 orang pekerja dalam negeri  dan sisanya sebanyak 75 orang adalah tenaga kerja asing.

Dari jumlah tersebut, 2.066 orang mengalami PHK, sementara 50 orang dirumahkan, dan sisanya sebanyak 34 orang dipindahkan ke lokasi lain dalam satu perusahaan.

(Baca juga: Tambang Rawan Runtuh, Freeport Ingin Negosiasi Cepat Selesai)

Selain kontrak, Freeport memiliki 291 karyawan tetap. Perinciannya, delapan orang berasal dari Papua, 254 orang non-Papua , dan 29 orang tenaga kerja asing. Untuk pekerja nasional, Freeport sudah merumahkan mereka. Jadi meski sudah tidak bekerja, mereka tetap menerima gaji pokok dan berstatus pegawai. Sementara 29 orang warga asing sudah di-PHK

Muhammad Firman Eko Putra
Artikel Terkait
Saat diklarifikasi di dalam rapat, Freeport mengaku tidak mengetahui temuan itu. Padahal, BPK menemukan potensi kerugian negara Rp 185,6 triliun akibat operasional Freeport yang melanggar lingkungan.
Freeport merasa IUPK belum bisa menjamin stabilitas investasi yang akan dikeluarkan
“Enak saja, kan sudah mangkir kemudian masuk lagi tanpa ada sanksi," kata Riza.