Kejar Target Sertifikasi, Jokowi Minta Juru Ukur Tanah Ditambah

Pemerintah mengaku kesulitan dalam membagikan sertifikat lahan kepada masyarakat. Kendala utamanya adalah kurangnya jumlah tenaga juru ukur. Untuk itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jumlah juru ukur ditambah baik melalui perekrutan pegawai negeri sipil maupun melalui jalur alih daya (outsourcing).

Saat ini dari 106 juta bidang tanah, bari 46 juta yang telah bersertifikat. Jokowi pun memberikan target hingga 2025 sisa 60 juta bidang tanah lainnya harus sudah selesai disertifikasi pada 2025. "Tahun depan target kami 7 juta sertifikat dibagikan," kata Jokowi dalam keterangannya saat berkunjung ke Mandailing Natal, Sumatera Utara, akhir pekan lalu.

Program pembagian sertifikat tanah ini terus digenjot. Pemerintah menargetkan sebanyak 5 juta sertifikat tanah dapat dibagikan kepada masyarakat. Padahal tahun-tahun sebelumnya rata-rata hanya 500 hingga 700 ribu sertifikat tanah yang dibagikan.

Presiden juga telah meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperbanyak pemberian sertifikat tanah tahun ini. "Harus pakai target, kalau tidak pakai target enak banget," kata Jokowi. (Baca: Sertifikasi Hutan, Dua Perpres Reformasi Agraria Segera Terbit)

Jokowi mengatakan dirinya akan terus mendorong pembagian sertifikat lahan, sebagai bagian dari reforma agraria. Tujuannya untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. 

Manfaat lainnya, masyarakat bisa menjaminkan sertifikat lahan tersebut kepada perbankan untuk mendapatkan pinjaman. Namun, Presiden mengingatkan agar pinjaman ini tidak digunakan hal-hal yang tidak produktif, seperti membeli mobil atau motor.

Dia ingin pinjaman ini bisa produktif, seperti untuk jaminan usaha dan modal kerja, agar bisa menghasilkan pendapatan. "Jadi ada pendapatan lebih besar yang dapat diwariskan ke anak cucu," kata Jokowi. (Baca: Jokowi Siap Bagikan 21,7 Juta Hektare Lahan ke Masyarakat)

Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan permasalahan lain dalam sertifikasi tanah adalah adanya kesulitan masyarakat dalam pembayaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Sebagai solusi ada daerah yang memberikan potongan 70 persen atau bahkan membebaskan pembayaran BPHTB," katanya.