Saat Aksi 313, Jokowi dan Ketua MUI Bahas Arus Baru Ekonomi Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengundang Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'aruf Amin ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan yang bertepatan dengan Aksi 31 Maret (313) ini justru membahas masalah ekonomi.
Ma'ruf yang hadir bersama beberapa pengurus MUI lainnya dan langsung masuk ke Istana Merdeka pada pukul 14.40. Pertemuan kurang lebih berlangsung 50 menit. Usai bertemu Jokowi, Ma'ruf menggelar konferensi pers.
(Baca juga: Bertemu Jokowi, Ketua Umum MUI Menilai Tidak Perlu Aksi 313)
Dia menjelaskan bahwa dirinya bertemu Jokowi untuk membicarakan rencana kongres ekonomi bertema “Arus Baru Ekonomi Indonesia” yang akan diadakan tanggal 22 hingga 24 April di Jakarta. Wacana ini menurutnya akan menyaingi kebijakan New Economic Policy yang pernah dicanangkan Mahathir Mohamad saat menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia.
"Kami harap kongres ini akan memiliki nilai besar dengan nama ‘Arus Baru Ekonomi Indonesia’," kata Ma'ruf, Jumat (31/3).
Ma'aruf menyatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi hari ini sama sekali tidak menyinggung soal Aksi 313. Ia juga mengaku tak tahu soal penangkapan terhadap Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khathtath atas dugaan makar. “Saya belum tahu, jadi saya belum bisa komentar,” ujarnya saat ditanya wartawan.
(Baca juga: Jokowi Akan Luncurkan Paket Pemerataan Ekonomi Dua Pekan Lagi)
Sementara, Ketua Dana Pembangunan Islam (Islamic Development Fund / IDF) MUI Lukmanul Hakim mengatakan kongres akan dilaksanakan untuk mencari cara mengurangi kesenjangan ekonomi. “Karena kesnejangan bisa dimanfaatkan kelompok tertentu untuk ganggu ekonomi Indonesia,” katanya.
Kongres nanti rencananya akan dihadiri 500 orang serta terdiri dari berbagai kalangan seperti perguruan tinggi, pesantren, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat. Lukmanul juga berharap di akhir kongres akan ada rekomendasi terkait pengurangan kesenjangan yang akan diberikan kepada pemerintah. "Semua dibahas sebagai perekat dalam bingkai Pancasila," ujarnya.
(Baca juga: Jokowi Minta Aturan Baru Tarif Taksi Online Dikaji Selama 3 Bulan)
