Bappenas Ingin Seperti di Korea, Budaya jadi Modal Pembangunan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai bahwa aneka kebudayaan di Tanah Air bisa menjadi modal dalam pembangunan. Hal itu telah dibuktikan oleh beberapa Negara besar di Asia Timur.

"Lihat misalnya Korea Selatan, Jepang, atau Cina yang mampu mengakselerasi pembangunan sosial-ekonomi berbasis kebudayaan, dengan melakukan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui suatu proses
modernisasi," ujar Bambang dalam seminar "Peran Kebudayaan Dalam Pembangunan Nasional" di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (4/4).

Bambang juga menyatakan bahwa kapitalisasi budaya di Indonesia sebenarnya telah muncul, meski dalam skala kecil di daerah-daerah. Ia pun mengapresiasi para pemimpin daerah yang punya inisiatif memanfaatkan kearifan lokal sebagai modal pembangunan. Itulah sebabnya beberapa daerah seperti Bali, Yogyakarta, hingga kota Bandung bisa memiliki industri kreatif yang kontribusinya besar buat pendapatan asli daerah (PAD).

(Baca juga:  Bappenas Ingin Pekerja Informal Mendapat Jaminan Pensiun)

Sementara, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid menilai wajar adanya kesenjangan dalam pengembangan budaya antardaerah. Sebab, akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana kebudayaan belum merata dan tidak adil.

Hal tersebut membuat masyarakat yang tinggal di kota kecil kesulitan untuk mengembangkan kegiatan kebudayaan. "Dan belum ada perhatian khusus terhadap pelaku kebudayaan di perdesaan," ucap Hilmar dalam acara yang sama.

Ia menyebut, dukungan kelembagaan dan finansial untuk pelaku dan pengelola kebudayaan yang terpusat di kota besar pun masih terbatas. Bahkan, hingga saat hanya ada 25 taman budaya dan 100 museum yang berfungsi untuk memajukan kebudayaan Nasional.

(Baca juga:  Bank Dunia: Butuh Setengah Abad Capai Pendidikan Sesuai Standar)

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi kebudayaan sangat besar, baik budaya kontemporer maupun kearifan lokal. Hanya saja, sumber daya yang banyak itu belum dikonsolidasi dengan baik. “Ada 18 kementerian atau lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kebudayaan dan bergerak sendiri-sendiri," ujarnya.

Melalui seminar kebudayaan ini, Bappenas ingin menjaring aspirasi dari para ahli di bidang kebudayaan, baik sebagai praktisi, akademisi, pengamat, dan masyarakat. Masukan tersebut akan dijadikan sebagai salah satu sumber dalam penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang diselenggarakan pada akhir April mendatang.

Seminar menghadirkan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas; Pendiri Sokola Rimba, Saur Marlina Manurung; Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid; Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan Bappenas Amich Alhumami; antropolog Hans Antlov; Pakar budaya dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Melani Budianta; dan Presiden Jember Fashion Carnaval Dynand Fariz.

(Baca juga: Zakat dan Wakaf Bisa Sumbang Keuangan Syariah Rp 510 Triliun)