Pemerintah Akan Gandeng Swasta Jika Jadi Bangun Ibu Kota Baru
Pemerintah tengah mengkaji pemindahan ibukota negara dari Kota Jakarta. Jika rencana ini jadi direalisasikan maka tidak akan membebani keuangan negara. Sebab, pemerintah bakal melibatkan pemodal swasta untuk membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan.
"Kami akan libatkan public private partnership (kemitraan antara swasta dan pemerintah) dalam pembangunan kota baru, kalau kami putuskan pindah (ibu kota)," kata Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro di sela-sela Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) di kantornya, Jakarta, Selasa (11/4). (Baca juga: Pemerintah Kaji Pindahkan Ibukota ke Kalimantan, Keputusannya 2019)
Pemerintah ingin memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Tujuannya, untuk pemerataan pembangunan. Sementara ini, Kalimantan jadi pilihan kuat. Namun, menurut Bambang, lokasi masih bisa berubah. Rencana ini diklaim telah mendapat dukungan politik. Maka itu, kajian dilakukan dengan serius dan ditargetkan selesai tahun ini. Setelah itu, Dewan Perwakilan Rakya (DPR) akan melakukan analisis sebelum memberikan persetujuannya.
Bambang menuturkan, untuk bisa membangun ibu kota baru dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Biaya tersebut untuk pembangunan berbagai infrastruktur, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Salah satu infrastruktur yang harus dibangun misalnya Bandara. Infrastruktur tersebut penting untuk menghubungkan Jakarta yang nantinya akan berperan sebagai sentra bisnis dengan ibu kota baru.
Selain itu, infrastruktur lainnya yang juga perlu disiapkan seperti gedung-gedung pemerintahan, jalan, dan fasilitas transportasi. Maka itu, Bambang menekankan, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah pun harus diperhitungkan. Artinya, harus ada lahan yang luas dan statusnya jelas. Hal ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Mengingat besarnya kebutuhan dana, menurut Bambang, pemerintah bakal mengkaji matang-matang soal pembiayaan. Kajian tersebut melibatkan banyak Kementerian dan Lembaga (K/L) juga swasta. "Presiden ingin tidak boleh memberatkankan APBN, maka tugas kami cari skema pembiayaan yang kreatif," ucapnya.
Wacana pemindahan ibu kota makin santer setelah Bambang melakukan kunjungan ke Palangkaraya beberapa hari lalu. Dirinya mengatakan bahwa Presiden Jokowi saat ini serius mempertimbangkan hal tersebut. Jokowi pula lah yang meminta Bambang untuk segera melakukan kajian teknis. Menurut dia, bila pemindahan ibu kota jadi dilakukan, pemerintah akan mengumumkan lokasi kepindahannya setidaknya pada 2019 mendatang.
