Dari total pertumbuhan ekonomi Sultra yang 6,51 persen pada 2016, sektor pertanian, perikanan, serta kehutanan berkontribusi 24,3 persen. Sisanya, tambang 19,3 persen dan konstruksi 14 persen.
Jokowi Sultra
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Gubernur Sulawesi Tenggara saat rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/4). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Provinsi Sulawesi Tenggara mengembangkan sektor pertanian khususnya tanaman hortikultura, selain menanam padi. Pembiayaan pengembangannya bisa bersumber dan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Presiden, salah satu tanaman hortikultura yang dapat dikembangkan di provinsi tersebut adalah kakao. Tanaman ini sudah mulai dikembangkan di Kabupaten Kolaka Timur. "Jangan untuk padi saja, tapi kembangkan hortikultura juga," kata Jokowi ketika rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/4).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

(Baca: Jokowi : Bergantung Tambang, Kalimantan Selatan Rentan)

Ia melihat, pengembangan sektor pertanian dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara berkualitas. Dari total pertumbuhan ekonomi Sultra yang mencapai 6,51 persen pada tahun lalu, sektor pertanian, perikanan, serta kehutanan berkontribusi sebesar 24,3 persen. "Sisanya tambang 19,3 persen dan konstruksi 14 persen."

Jokowi juga meminta percepatan pembangunan infrastruktur sektor pertanian. Beberapa infrastruktur tersebut antara lain Bendungan Ladongi serta Bendungan Pelosika. Selain itu, dia meminta kawasan industri seperti Konawe dibuat terintegrasi dengan infrastruktur lain seperti pelabuhan. "Apalagi industri pengolahan baru menyumbang 6,1 persen," katanya.

(Baca: Kementerian Perdagangan Cabut Izin 31 Importir Holtikultura)

Jokowi juga mengingatkan Sulawesi Tenggara untuk membenahi infrastruktur pendukung kawasan Wakatobi demi memacu ekonomi dari sektor pariwisata. Apalagi, Wakatobi terkenal dengan kekayaan baharinya. "Keindahan alam ini dapat menjadi mengnet dalam menarik wisatawan," ujarnya.

Usai rapat terbatas mengenai program strategis nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, Gubernur Sultra Nur Alam mengatakan, selain kakao, provinsi yang dipimpinnya juga sedang mengembangkan peternakan sapi, tebu, lada, hingga perikanan. Hilirisasi sektor pertanian memang menjadi agenda penting pembangunan Sultra. "Kalau (proyek) bendungan tahun 2018 dan 2019 selesai," ujarnya.

Tak cuma Sultra yang akan fokus menggarap sektor pertanian, khususnya kakao. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengajukan budidaya tanaman kakao untuk masuk dalam program strategis kepada pemerintah pusat untuk daerahnya. Pertimbangannya, adanya ketimpangan ekonomi di provinsi tersebut.

(Baca: Alami Ketimpangan, Sulteng Usul Kakao Masuk Program Strategis)

Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengatakan, saat ini tingkat kemiskinan di provinsinya mencapai 14 persen. Padahal, pertumbuhan ekonomi provinsi ini hampir dua kali pertumbuhan nasional, yakni 9,98 persen. Ketimpangan terjadi lantaran selama ini Sulteng mengandalkan pertambangan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Sementara masyarakat Sulteng lebih banyak menyandarkan kehidupannya pada sektor pekebunan, terutama Kakao.

Atas dasar inilah Pemprov Sulteng merasa kakao perlu diprioritaskan pengembangannya. "Kami meminta untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, maka pertanian seperti kakao ini ditopang (oleh pemerintah)," kata Longki, 9 Maret lalu.

Artikel Terkait
Para menteri di bidang ekonomi kemungkinan besar aman. Menteri asal Partai Amanat Nasional terancam.
Jika tidak memakai ISAK 8, Pertamina akan terbebas dari kewajiban mencatat seluruh utang mitranya.
"Mestinya kalau ada hal penting saya dikabari."