Isu lingkungan tidak selayaknya digunakan sebagai alat untuk diskriminasi dan pembatasan terselubung dalam perdagangan.
Kelapa sawit
Petani memanen buah kelapa sawit di salah satu perkebunan kelapa sawit di Desa Delima Jaya di Kecamatan Kerinci, Kabupaten Siak, Riau. Arief Kamaludin|KATADATA

Indonesia akan menggandeng Malaysia untuk membela kepentingan industri sawit di Uni Eropa. Sebagai sesama Negara produsen sawit, kedua negara menyatakan keprihatinan atas Resolusi Parlemen Eropa yang mengaitkan industri sawit dan kerusakan hutan hujan.

Melalui kerangka Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), kedua negara akan mengirim misi menteri ke Benua Biru pada bukan depan. Bahkan, ada kemungkinan misi ini akan melibatkan negara penghasil sawit yang lain.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

“Kita perlu meningkatkan partisipasi negara-negara penghasil kelapa sawit lainnya dan berupaya untuk menarik lebih banyak keanggotaan dalam CPOPC,” kata Darmin di sela pertemuan tingkat menteri ke-4 CPOC di Jakarta, Selasa (11/4).

(Baca juga:  Mendag Curigai Kepentingan Bisnis di Balik Resolusi Sawit Eropa)

Dalam pertemuan tersebut, pihak Malaysia diwakili oleh Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Seri Mah Siew Keong. Para Menteri CPOPC menyusun komunike bersama untuk menyampaikan sikap negara-negara produsen utama minyak sawit terhadap resolusi tersebut. Sebab, resolusi tersebut dianggap kontraproduktif terhadap upaya negara-negara penghasil minyak sawit untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Anggota CPOPC berpandangan bahwa isu-isu lingkungan tidak selayaknya digunakan sebagai alat untuk diskriminasi dan pembatasan terselubung dalam perdagangan.

Selain itu, pertemuan juga membahas peningkatan kerja sama lebih lanjut dengan negara-negara penghasil kelapa sawit lainnya. Sebab, seiring dengan meningkatnya tantangan global di industri kelapa sawit, negara-negara produsen perlu untuk meningkatkan kerjasama dan partisipasi dalam peningkatan kualitas produk serta menyebarluaskan informasi faktual tentang minyak sawit.

(Baca juga:  Pengusaha Biodiesel Minta Pemerintah Cegah Sanksi Dagang Trump)

Selain itu, Darmin menyoroti pentingnya pendekatan multistakeholder untuk meningkatkan kualitas minyak sawit dan keberterimaan. Oleh karena itu, CPOPC akan menggelar dialog dengan para pemangku kepentingan terkait seperti petani kecil, sektor swasta, negara-negara pengimpor utama minyak sawit dan lembaga swadaya masyarakat.

Selain itu, kedua pihak menyepakati pembentukan tim teknis untuk membuat cetak biru pengembangan industri kelapa sawit. “Kelompok kerja teknis akan dibentuk untuk menyelesaikan rancangan sebelum Pertemuan Tingkat Menteri ke-5 pada Desember 2017,”  kata Darmin.

Hadir dalam pertemuan tersebut, pihak Indonesia diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Rizal Affandi Lukman dan Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri Ridwan Hassan.

(Baca juga:  Di Depan Hollande, Jokowi Apresiasi Sikap Prancis Soal Sawit)

Dari perwakilan Malaysia sendiri hadir Sekjen Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk M Nagarajan, Direktur Jenderal Malaysian Palm Oil Board (MPOB) Ahmad Kushairi Din dan Chief Executive Officer Malaysian Palm Oil Council (MPOC) Kalyana Sundram.

Muhammad Firman
Artikel Terkait
Upaya untuk menurunkan dan menyeragamkan harga gas di Indonesia diakui tidak mudah. Salah satu penyebabnya, biaya eksploitasi yang berbeda-beda.
Pemerintah akan memberikan subsidi pupuk secara langsung lewat Kartu Tani. Bank penerbit Kartu Tani yaitu BRI, Mandiri dan BNI.
Perkiraan International Labor Organization (ILO), ada 2,3 juta pekerja di sektor kelapa sawit Indonesia belum terpenuhi haknya.