RTRW Proyek Kereta Cepat Rampung, Utang Cina Cair Akhir Bulan Ini
Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga kini masih terhambat oleh perizinan lahan dan ketentuan mengenai tata ruang. Namun, Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim, pemerintah telah menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional. Hal ini dapat dijadikan pegangan untuk mencairkan pinjaman dari Cina.
Menurut dia, revisi PP RTRW ini sudah dapat diselesaikan dan hanya tinggal menunggu diundangkan. Selanjutnya, PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) dapat melanjutkan proses negosiasi untuk pencairan pinjaman dari Cina atau Tiongkok tersebut.
"Insya Allah minggu ini lah (terbit). Bentuknya nanti PP ya," ujar Rini saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (11/4). (Baca: Revisi Tata Ruang Belum Beres, Kontrak Kereta Cepat Tetap Diteken)
Ditemui di tempat yang sama, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., Bintang Perbowo mengatakan, proses negosiasi pencairan pinjaman dari Tiongkok untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih berlangsung. Sekadar informasi, Wijaya Karya adalah salah satu anggota konsorsium BUMN yang mendirikan perusahaan patungan KCIC bersama investor asal Tiongkok.
Pihak China Development Bank (CDB) sedang berada di Indonesia sampai 28 April nanti. Jadi, momen tersebut dapat dimanfaatkan Wijaya Karya untuk menuntaskan proses negosiasi pencairan pinjaman dari CDB itu.
Menurut Bintang, pihaknya mengharapkan pada 28 April nanti sudah menemukan kesepakatan dengan CDB. Jadi, penandatanganan pencairan dana pinjaman untuk membangun proyek kereta cepat itu dapat dilakukan di Beijing, Tiongkok, pada akhir bulan ini.
(Baca: Wika Targetkan Utang Cina untuk Kereta Cair Akhir Februari)
"Kan orang CDB nya sekarang ada di sini, jadi bahas itu sampai final. Rencananya akan tandatangan di akhir bulan atau sebelum ada program one belt one road (milik Cina). Tanda tangannya akan di Beijing," ujar Bintang.
