"Beliau memerintahkan langsung kepada menteri atau menteri koordinator (menko) terkait agar diselesaikan," kata Pramono.
Jokowi BPK
Presiden Joko Widodo saat menerima para pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima dan akan menindaklanjuti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai potensi kerugian negara sebesar Rp 19,4 triliun. Temuan itu tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2016 yang diserahkan Ketua BPK Harry Azhar Aziz kepada Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Berdasarkan siaran pers di situs BPK dan Sekretariat Kabinet, Harry menyebutkan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 19,4 triliun dari hasil pemeriksaan atas kementerian dan lembaga negara selama paruh kedua tahun lalu. Perinciannya, potensi kerugian negara itu tersebar pada 5.810 temuan yang berisi 1.393 Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta 6.201 masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan.

Menurut Harry, angka tersebut besar dan perlu segera ditindaklanjuti oleh Presiden. "Karena Presiden sebagai pihak pemerintah, maka kami minta Presiden menindaklanjuti rekomendasi kami," katanya. (Baca: BPK Laporkan Temuan Kerugian Pembangkit Mangkrak ke Jokowi)

Menanggapi permintaan tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Jokowi langsung memerintahkan jajaran di bawahnya untuk menyelesaikan temuan-temuan dalam hasil pemeriksaan BPK. Hal ini wajib dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan serta kredibel.

"Beliau memerintahkan langsung kepada menteri atau menteri koordinator (menko) terkait agar diselesaikan," kata Pramono.(Baca: BPK: Dana Alokasi Khusus Pendidikan Rp 8,4 Triliun Tak Terserap)

Selain itu, Pramono mengungkapkan, Jokowi secara keseluruhan masih tidak puas dengan pengelolaan keuangan negara selama ini. "Laporan keuangan lainnya yang dianggap sudah mengalami perbaikan tidak serta-merta membuat Presiden merasa puas. Kepala Negara tetap menginstruksikan jajarannya untuk terus membenahi dan meningkatkan informasi keuangan yang disajikan."

Sebagai contoh, laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saat ini mencapai 58 persen. Persentasenya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 47 persen.

Artikel Terkait
"Saya perintahkan jalur ganda dimulai pekerjaannya," kata Jokowi
Proyek bendungan ini kembali direncanakan pembangunannya saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Dalam setiap helaan nafas diplomasi Indonesia ada keberpihakan terhadap Palestina," kata Jokowi