Masyarakat tak perlu khawatir, sebab tidak semua transaksi perbankan akan dikenakan pajak.
Pajak
Arief Kamaludin|KATADATA

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) keterbukaan informasi data perbankan untuk perpajakan dapat mulai berlaku pada bulan depan. Dengan demikian, peraturan turunan untuk implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI) dapat segera dibuat.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi memastikan, draf Perppu tersebut telah disetujui Kementerian Sekretaris Negara. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menandatanganinya. "Sepertinya bulan Mei (berlaku). Kan Kalau disetujui ya Mei," ujar Ken dalam Media Gathering di Hotel BW Suites, Belitung, Minggu malam (16/4).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

(Baca juga:  Perppu Buka Data Keuangan Segera Terbit, Pajak Buat Aturan Teknis)

Setelah Peppu diteken, Ken mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera dirilis sebagai pedoman teknis keterbukaan informasi data perbankan untuk perpajakan.

Ken menjelaskan, dengan pemberlakukan AEoI ini, Direktorat Jenderal Pajak akan secara otomatis mendapatkan data perbankan. Namun, dirinya mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya keterbukaan ini.

Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak tetap akan melakukan analisa terkait dengan data dari perbankan tersebut. Sehingga, tidak semua transaksi masyarakat di perbankan akan dikenakan pajak. "Kan tidak semua yang ada di bank itu adalah objek pajak. Belum tentu juga," ujar Ken. Dirinya mencontohkan, seperti deposito di bank sudah dipotong pajak terlebih dahulu.

(Baca juga: Dikejar Waktu, Pemerintah Finalisasi Perppu Keterbukaan Data Keuangan)

Selain itu, yang menurut Ken, yang masih menjadi kekhawatiran masyarakat adalah kemungkinan adanya oknum 'nakal' yang akan menggunakan data perbankan untuk kepentingan pribadinya. Namun, Ken memastikan, bahwa akses itu akan dikontrol sehingga tidak semua orang di Direktorat Jenderal Pajak bisa mendapatkan data nasabah perbankan.

Yang pasti, setelah semua regulasi ini berjalan, semua data transaksi keuangan akan dianalisis. Setelah itu, Direktorat Jenderal Pajak akan menyurati si wajib pajak untuk meminta klarifikasi soal data perbankannya. Apabila benar ada transaksi yang menjadi objek pajak, maka, petugas akan menagihnya. "Benar atau tidak, jadi wajib pajak klarifikasi. Kalau jawabnya 'oh ngga benar' ya sudah," ujar Ken.

Miftah Ardhian
Artikel Terkait
Penyaluran kredit tumbuh 13,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 372,02 triliun.
Ditjen Pajak meminta maaf atas kontroversi leaflet berjudul Yesus juga membayar pajak. Pembuatan leaflet melibatkan para penulis dari masing-masing agama.
Selain melaporkan ke Kemenkumham, korporasi juga wajib melampirkan identitas pemilik utamanya kepada otoritas terkait