"Salah satu target reformasi pajak adalah bagaimana membuat institusi ini menjadi lebih kredibel"
Pajak
Arief Kamaludin | Katadata

Kementerian Keuangan menyusun lima langkah yang akan dilakukan dalam rangka melakukan reformasi perpajakan tahun ini. Langkah-langkah ini merupakan tindak lanjut dari program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dinilai sebagai langkah awal melakukan reformasi perpajakan.

"Salah satu target reformasi pajak adalah bagaimana membuat institusi ini menjadi lebih kredibel," ujar Staff Khusus Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Suryo Utomo saat acara Media Gathering Pajak, di Hotel BW Suites Belitung, Senin malam (17/4). (Baca: Tax Amnesty Selesai, Jokowi Minta Fokus Reformasi Pajak)

Suryo menjelaskan lima langkah yang menjadi rencana kerja kegiatan reformasi pajak. Pertama, peningkatan mutu pelayanan. Langkah awal ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu mengembangkan fasilitas bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara online melalui e-registration, e-filling, e-biling, e-bukpot (bukti potong).

Kemudian, melakukan perluasan jangkauan wajib pajak yang berlokasi jauh dari Kantor Pajak Pratama (KPP) dengan mengembangkan mobile tax dan membentuk KPP mikro. Mempermudah registrasi wajib pajak melalui kerja sama dengan instansi lain meliputi instansi pusat dan daerah pemberi perizinan dan pihak lain seperti notaris. Memberikan informasi jatuh tempo dengan outbond call.

Lalu, mengembangkan platform yang menggabungkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan kartu identitas lainnya melalui program Kartu Indonesia Satu (Kartin1). Terakhir, menumbuhkan pemahaman perpajakan kepada masyarakat luas dengan mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi dengan materi perpajakan dan melakukan kajian perpajakan melalui tax center di perguruan tinggi.

"Ini kemudian dapat mengurangi biaya kepatuhan, yaitu ongkos yang diperlukan wajib pajak dalam menjalankan kepatuhannya. Sekarang kan sudah dielektronikkan semua," ujar Suryo. (Baca: Satukan Nomor Penduduk dan NPWP, Wajib Pajak Bisa Tambah 1 Persen)

Langkah kedua, melakukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum, demi mewujudkan kesetaraan bagi semua wajib pajak. Suryo mengatakan pihaknya akan menyusun pedoman pengendalian interaksi fiskus dengan pihak eksternal. Kemudian, membenahi proses bisnis pemeriksaan untuk menjamin akuntabilitas proses pemeriksaan.

Kemudian, memperkuat data dan informasi perpajakan dengan meningkatkan akurasi basis data perpajakan. Hal ini diimplementasikan dengan melakukan pembersihan basis data (cleansing database) Ditjen Pajak. Lalu, menata ulang proses bisnis utama perpajakan agar berjalan lebih efektif dan efisien untuk diadopsi dalam pengembangan sistem pajak yang baru.

Langkah ketiga, memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak. Suryo mengatakan, Ditjen Pajak harus bisa melaksanakan program bersama, meliputi joint analysis dan joint operation. Melakukan integrasi proses bisnis dan utilisasi database, melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan. Lalu, yang paling penting adalah memperkuat sinergi perpajakan dengan pihak lain di internal Kementerian Keuangan dan pihak eksternal seperti BUMN, PPATK, KPPU, OJK, SKK Migas.

Langkah keempat, memberikan kesempatan wajib pajak untuk memperoleh keadilan perpajakan. Langkah ini dilakukan dengan cara penataan ulang proses bisnis Quality Assurance (QA) dalam pemeriksaan, untuk meningkatkan kualitas Ditjen Pajak dan mengurangi permohonan keberatan dari wajib pajak. (Baca: Usai Tax Amnesty, Pemerintah Bersiap Revisi Lima Aturan Pajak)

Langkah kelima, yakni penguatan institusi perpajakan dengan menata ulang organisasi. Penataan ini meliputi klasifikasi unit kerja Ditjen Pajak, membentuk dan mengembangkan jabatan fungsional tertentu, membentuk unit kerja pendukung. Kemudian memperbaiki pengelolaan wajib pajak, menata ulang assignment dan pengawasan wajib pajak penentu penerimaan.

Penguatan institusi juga meliputi penataan ulang Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melakukan peningkatan motivasi bekerja SDM melalui pembenahan pola mutasi, promosi karir, dan remunerasi. Kemudian, meningkatkan kapasitas SDM melalui sistem pendidikan dan pelatihan, serta penguatan sistem pengendalian internal.

Dalam memperkuat institusi ini, Suryo juga mengatakan penataan ulang proses bisnis menjadi salah satu hal yang utama. Proses bisnis Ditjen Pajak itu sendiri meliputi, ekstensifikasi dan penyuluhan. Kemudian, perbaikan proses bisnis terkait pengawasan, penagihan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, serta intelijen perpajakan.

"Jadi, 2017 beberapa fokus di samping perbaikan organisasi, proses bisnis, perbaikan SDM, perbaikan IT (sistem informasi) dan database kami juga melakukan pengamanan penerimaan yang Rp 1.307 triliun itu," ujarnya.