Dengan tuntutan jaksa yang kurang dari lima tahun, Ahok tetap dapat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga Oktober 2017 mendatang.
Sidang Ahok Tuntutan
Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (tengah) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama hari ini menjalani sidang pembacaan tuntutan. Dalam sidang tersebut, jaksa menuntut Ahok 1 tahun hukuman pidana dengan masa percobaan 2 tahun penjara.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Perbuatan saudara secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur 156 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun," kata jaksa Ali Mukartono saat membacakan tuntutan dalam sidang ke-20 di Ruang Sidang Auditorium Kementerian Pertania Jakarta, Kamis (20/4).

Berdasarkan Pasal 14 a ayat 1 KUHP, dihukum dengan masa percobaan berarti Ahok bebas tanpa harus menjalani kurungan. “Itu berlaku jika dalam durasi dua tahun Ahok tak melakukan tindak pidana serupa," kata Ali. Namun apabila Ahok mengulangi perbuatan yang sama selama masa percobaan, maka ia akan dipenjara selama setahun.

(Baca juga: Ahok Kalah Quick Count di Semua Wilayah, Anies Gubernur Baru DKI)

Sebelumnya Ahok didakwa dua pasal, yakni Pasal 156a dan 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dalam tuntutannya jaksa menggugurkan Pasal 156a. Penilaian tersebut setelah melihat fakta persidangan. "Dari dua dakwaan alternatif (Pasal 156a dan 156 KUHP), jaksa memilih alternatif kedua," katanya.

Adapun, fakta hukum yang memperkuat keyakinan JPU bahwa Ahok tidak bermaksud menodai agama adalah cerita dalam buku yang ditulisnya berjudul ‘Merubah Indonesia’. Dalam buku tersebut diceritakan bahwa Ahok pernah terganjal persoalan serupa ketika dirinya mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung pada 2007.

Dalam buku yang sama, Ahok menceritakan bahwa yang dimaksud “membohongi pakai Al Maidah ayat 51” itu adalah para oknum elit politik, bukan ayat Al-Quran itu sendiri. “Maka tuntutan jaksa memberikan di alternatif kedua," katanya.

Dengan tuntutan jaksa yang kurang dari lima tahun, Ahok tetap dapat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga serah terima jabatan pada Oktober 2017 mendatang.

(Baca juga: Pengusaha Minta Gubernur Baru DKI Pangkas Aturan Penghambat Investasi)

Ahok dan pasangannya, Djarot Saiful Hidayat memang baru saja kalah dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Meski belum ada hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), namun menurut hasil hitung cepat berbagai lembaga survei, perolehan suara Ahok Djarot tertinggal oleh pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Muhammad Firman
Artikel Terkait
Sandiaga Uno menilai Glodok tak cocok lagi dijadikan pusat perbelanjaan elektronik.
Heru yang pernah menjabat Wali Kota Jakarta Utara ini pernah digadang Ahok sebagai Calon Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 melalui jalur independen.
"Kalau bisa dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan mas," kata Djarot menirukan pesan Ahok.