Hari ini Kementerian Perindustrian meluncurkan program vokasi industri di Jawa Tengah. Pengembangan pendidikan di SMK merupakan bagian dari program pemerataan ekonomi yang digagas Presiden Jokowi.
Pendidikan Vokasi
Siswa SMK mengikuti ujian kompetensi keahlian mengelas di Pekanbaru, Riau (8/3) lalu. Antara

Pemerintah akan menyiapkan dana sekitar Rp 500 juta untuk setiap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbarui fasilitas pembelajaran yang dinilai sudah tertinggal.

"Ini sedang dibahas di Kementerian Keuangan, dananya dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dikutip dari keterangan resminya saat peluncuran program vokasi industri di Semarang, Jawa Tengah (21/4).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Program ini, menurut Airlangga, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. “(Dananya) Ditujukan untuk pembaruan teknologi peralatan,” ujarnya.

(Baca juga: Industri Kekurangan 100 Ribu Pekerja Terampil Tiap Tahun)

Airlangga menggambarkan, fasilitas praktikum di SMK saat ini tidak saja kurang secara kuantitas, tetapi juga kualitas dan teknologi yang digunakan sudah tertinggal jauh dari kebutuhan pasar kerja industri. “Kondisi yang demikian membuat lulusan tidak memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja, dan berakibat pula pada semakin meningkatnya persentase lulusan SMK yang menganggur,” tuturnya.

Tak hanya menyiapkan sarana pendidikan di sekolah, Kementerian Perindustrian juga menjalankan program link and match antara industri dan sistem pendidikan di SMK. Sebanyak, 117 perusahaan berkomitmen untuk turut mengembangkan pendidikan vokasi industri di 389 SMK di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Program ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan dunia usaha saat ini sekaligus mendorong pemerataan ekonomi.

(Baca juga: Rilis Kebijakan Pemerataan Ekonomi, Jokowi Bagi-Bagi Tanah di Boyolali)

Menurutnya, sektor industri membutuhkan tenaga kerja yang kompeten, tidak saja dari keilmuan, tetapi lebih diutamakan penguasaan keterampilan dan perilaku dalam bekerja. “Kebutuhan ini diharapkan bisa dipasok dari pendidikan, khususnya pendidikan vokasi baik tingkat menengah maupun pendidikan tinggi,” kata Airlangga.

Pada tahap pertama, peluncuran program pendidikan vokasi industri telah dilaksanakan tanggal 28 Februari 2017 di Mojokerto, melibatkan sebanyak 50 perusahaan dan 234 SMK di Jawa Timur. Dalam program ini, siswa SMK akan diikutkan dalam program magang di perusahaan yang telah bekerja sama dengan sekolahnya.

Selanjutnya, Kementerian Perindustrian menargetkan program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri, dengan  sasaran sebanyak 1.775 SMK  dengan  845.000 siswa yang akan dikerjasamakan dengan 355 perusahaan sampai tahun 2019.

(Baca juga: Bank Dunia: Butuh Setengah Abad Capai Pendidikan Sesuai Standar)

“Untuk itu, selanjutnya akan diluncurkan secara bertahap program serupa di provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, serta di Sumatera dan wilayah Indonesia lainnya,” kata Airlangga.

Artikel Terkait
Bantuan Pembiayaan Perumahan yang diajukan untuk FLPP sebanyak 42,000 unit, SSB 225,000 unit, dan subsidi bantuan uang muka 344.500 unit
Penerimaan pajak dari pelaksanaan APBN kurang dari 8% terhadap total penerimaan perpajakan pada 2015 dan 2016.
Kerja sama pendidikan vokasi disepakati dalam kunjungan Presiden Jokowi dan beberapa menteri ke Singapura.