“Selama ini ikan-ikan di sungai, danau, dan lainnya yang diperoleh dari menangkap itu enggak terdata. Padahal kita punya ikan yang demikian hebat, ada Belida, Jelawat, Gabus,"
Revitalisasi Perikanan Karamba
Nelayan memperbaiki karamba tempat mereka memelihara ikan nila di Danau Rawa Pening, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (14/3). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merevitalisasi sekitar seribu karamba jaring apung (KJA) pada 2017 ini den ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan akan membangun 10 pangkalan pendaratan ikan (PPI) sungai tahun ini. Jika 10 pangkalan ikan sungai terbangun, produksi perikanan darat tahun ini bisa digenjot hingga Rp 23,1 triliun, jumlah ini melonjak dua kali lipat dari target semula sebesar Rp 11,6 triliun.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian KKP Sjarief Widjaja mengatakan pembangunan pangkalan ini bertujuan untuk memperbaiki pendataan dan tata kelola perikanan darat yang selama ini belum dikelola pemerintah. Selama ini hasil tangkapan ikan-ikan di sungai, danau, dan air tawar lainnya, tidak pernah terdata.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Padahal kita punya ikan yang demikian hebat, ada Belida, Jelawat, Gabus. Semuanya itu tumbuh dengan sendirinya,” katanya usai acara diskusi bertajuk "Destructive Fishing vs Conservation: Conflict or Adjacent" yang diselenggarakan oleh Katadata di @america, Jakarta, Selasa (25/4).

(Baca: Menteri Susi Dapat Komitmen Investasi 6 Pelabuhan Ikan dari Jepang)

Sjarief menjelaskan 10 PPI tersebut akan dibangun di sungai Musi, Batanghari, Kapuas, Serayu, Bengawan Solo, Brantas, Mahakam, Kampar, Siak, dan Citanduy. Pemerintah akan mengelola 10 PPI sebagai wilayah pengelolaan perikanan perairan umum daratan (WPP PUD). Untuk membangun 10 PPI tersebut pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 25 miliar yang dialokasikan secara merata. 

Nantinya di perairan sekitar PPI tersebut akan dibangun kawasan konservasi. Tujuannya agar pemerintah dapat menebar (restocking) benih ikan setempat, sehingga bisa memperbanyak jumlah cadangan ikan di kawasan tersebut. Nelayan hanya bisa menangkap ikan yang keluar dari wilayah suaka.

“Sekarang kami mulai data secara komprehensif. Ikan-ikan itu kami data, kemudian kami tambah restocking di bagian hulu, kemudian kami bikin sistem pengolahannya berapa, kami hitung,” katanya.

(Baca: Kementerian KKP Percepat Proses Perizinan Kapal Ikan Lokal)

Selain itu, pemerintah juga akan membangun berbagai fasilitas lain, seperti toko bahan pokok dan bahan bakar. Sehingga lokasi tersebut akan jadi pasar pertukaran ikan yang dijual nelayan, dengan berbagai bahan pokok yang diperlukannya. Adapun untuk menjaga PPI tersebut, pemerintah akan mengalokasikan sebagian anggaran untuk pengadaan kapal pengawas perikanan sungai.

Artikel Terkait
"Kalau investor Tiongkok akan menanamkan modal dalam pengembangan kawasan industri serta PLTA. Nilainya US$ 20 miliar," kata Irianto
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara menekankan pertumbuhan investasi membutuhkan perbaikan iklim investasi secara keseluruhan.
Banyaknya keramba apung di Waduk Jatiluhur membuat air menjadi keruh. Sementara waduk ini memasok 80% kebutuhan air baku di Jakarta dan Jawa Barat.