BKPM: Polemik Pemerintah dengan Freeport Tak Ganggu Investasi
Polemik yang terjadi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia dinilai tidak berpengaruh terhadap minat investor menanamkan modalnya di sektor pertambangan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai investor memandang polemik tersebut sebagai suatu permasalahan khusus dan tidak menggambarkan iklim investasi di Indonesia secara umum.
Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, proses negosiasi yang dilakukan antara pemerintah dengan Freeport memang menyita perhatian publik yang cukup luas. Pemberitaan di media pun cukup menyebar luas. Namun, Lembong memastikan, proses tersebut tidak berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia.
"Untuk sementara ini, investor melihatnya sebagai special case yang terisolasi dan tidak mencerminkan kondisi investasi atau iklim investasi secara umm," ujar Lembong saat konferensi pers, di Kantor BKPM Pusat, Jakarta, Rabu (26/4).
(Baca: Soal Freeport, Luhut: Wapres Amerika Puas dengan Penjelasan Jokowi)
Lembong pun membuktikan iklim investasi Indonesia tidak terpengaruh polemik dengan Freeport, dengan realisasi investasi di sektor pertambangan yang masih cukup besar pada kuartal I tahun ini. BKPM mencatat realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di sektor pertambangan mencapai Rp 8,1 triliun. Sedangkan, di realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai US$ 1,2 miliar, terbesar dibandingkan sektor lainnya.
Realisasi investasi di sektor pertambangan ini mencakup industri turunannya yakni pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Menurut Lembong, langkah pemerintah untuk mengembangkan industri hilir ini cukup sukses dilakukan. Salah satu produk tambang, yakni Nikkel memiliki industri smelter yang cukup maju.
