Cegah Belanja Ugal-ugalan, Sri Mulyani Dorong Mahasiswa Kritisi APBN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong mahasiswa bersikap kritis terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuannya agar uang negara tidak dibelanjakan secara ugal-ugalan.
“Kalau di-spend (dibelanjakan) secara ugal-ugalan, maka ada masalah. Karena harusnya instrumen APBN fungsinya adalah alokasi distribusi. Kalau dia (APBN) tak lakukan fungsi itu, pembayar pajak memiliki hak untuk tanyakan, kenapa pemerintah belanjakan untuk ini bukan untuk itu?” kata dia saat acara Award Ceremony for Student Essay and Photo Competition ‘Public Financial Management as Drive of Economic Growth’ di Jakarta, Rabu (3/5).
Ia pun berharap mahasiswa Indonesia bisa meniru masyarakat di negara maju seperti Eropa. Masyarakat di negara itu lebih skeptis dalam hal pengelolaan dana publik. Saat ini, dia menekankan, pemerintah tengah memfokuskan belanja untuk hal yang produktif. Pemerintah juga meningkatkan anggaran untuk daerah. (Baca juga: Sri Mulyani Tantang Debat Mahasiswa Penolak Utang Tapi Prosubsidi)
Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves menjelaskan, ada dua sisi dalam pengelolaan keuangan publik, yaitu mengumpulkan dana dan membelanjakannya secara efektif. Adapun, pengelolanya bukan hanya oleh Kementerian Keuangan, tapi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Orang sering berpikir manajemen keuangan publik hanya sesuatu yang dipikirkan oleh Kemenkeu. Namun, sebagian besar pengeluaran justru dilakukan oleh kementerian lain seperti kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Ini menentukan apakah seluruh orang Indonesia mendapat pelayanan yang setara,” kata dia. (Baca juga: Penerimaan Negara Naik, Defisit APBN Kuartal I Rp 105 Triliun)
Oleh karena itu, ia sepakat bahwa masyarakat perlu kritis atas pengunaan anggaran terutama untuk menciptakan peluang yang sama di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam catatannya, dari 10 siswa di Indonesia, hanya 25 persen yang lulus dengan keahlian yang sesuai standar internasional. Sementara 75 persen sisanya, tak seberuntung itu, sehingga kurang berdaya saing. (Baca juga: Bank Dunia: Butuh Setengah Abad Capai Pendidikan Sesuai Standar)
“Makanya pemerintah daerah (pemda) sebetulnya sangat berperan dalam pengelolaan belanja yang efektif dan efisien. Kami harap perbaikan pengelolaan belanja di daerah bisa lebih cepat,” kata dia.
