Biaya Sertifikasi 3 Juta Tanah Senilai Rp 3,6 Triliun dari Luar APBN

Desy Setyowati
4 Mei 2017, 15:34
Kamera Termal Deteksi Karhutla
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Kementerian Keuangan harus memutar otak untuk menutup kebutuhan dana pembiayaan sertifikasi tanah pada tahun ini. Dananya dibutuhkan dalam waktu cepat dan tidak bisa menanti alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017.

Dari target sertifikasi lima juta persil atau bidang tanah tahun ini, baru dua juta bidang tanah yang sudah mendapatkan alokasi pendanaan. Sedangkan sebanyak tiga juta bidang tanah membutuhkan kepastian segera sumber pendanaannya dari Kementerian Keuangan.

Menteri Agraria dam Tata Ruang (ATR) Sofyan A. Djalil menjelaskan, ada sebagian kebutuhan dana sertifikasi tanah yang bisa dibiayai dari luar APBN. Dana yang dimaksud bisa berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana produk, dan dana insentif dari masyarakat sendiri.

Namun, dia belum dapat menghitung secara pasti besaran pendanaan yang perlu dialokasikan dalam APBN Perubahan 2017. "Belum tahu (jumlahnya). Untuk target lima juta (bidang tanah) akan didanai tapi tidak sepenuhnya dari APBN," ujar Sofyan usai rapat koordinasi mengenai pertanahan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/5).

Yang jelas, Sofyan mengaku, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mencarikan solusi kekurangan pendanaan tersebut. Sumber pendanaannya harus segera dipastikan karena proses sertifikasi tanah memakan waktu panjang.

Ada empat tahap yang harus dilalui, di antaranya pemetaan, pengaturan, pendaftaran, dan kemudian disertifikasi. Alhasil, target sertifikasi 5 juta bidang tanah tahun ini sulit terwujud kalau mengharapkan alokasi dana dari APBNP 2017 yang kemungkinan baru bisa dikucurkan pada September mendatang.

"Kalau misalnya uang baru datang September, maka sangat terlambat. Berarti kami harus sudah yakinkan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Darmin Nasution) dan Menkeu, bahwa kami butuh dana lebih awal. Maka  Menkeu sudah punya komitmen," ujar Sofyan.

Halaman:
Editor: Yura Syahrul
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...