Rumitnya Mendesain Proyek Masela yang Memicu Kemarahan Jonan
Sudah lebih setahun lalu Presiden Joko Widodo memutuskan pengembangan Blok Masela di Laut Arafura, Maluku menggunakan skema kilang di darat (onshore). Namun, sejak diumumkan 23 Maret 2016 sampai saat ini, rencana pengembangan salah satu megaproyek migas tersebut belum beranjak jauh.
Masalah ini juga sampai menghabiskan kesabaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Sejak ditunjuk Presiden Joko Widodo menjabat Menteri ESDM pada 14 Oktober tahun lalu, Jonan merasa proyek itu seperti jalan di tempat.
Padahal, pemerintah sudah meminta Inpex Corporation sebagai operator blok tersebut menyusun desain pendahuluan atau pre-FEED (front end engineering design) pengembangan Blok Masela. Tujuannya untuk menentukan lokasi proyek berikut alokasi dan besaran produksi gasnya.
Alhasil, Jonan mengancam akan mengambil tindakan tegas dengan mencabut kontrak Inpex. “Sudah enam bulan saya di ESDM tidak jalan-jalan. Kalau kelamaan pre-FEED, saya cabut. Sampai saya hilang kesabaran,” kata dia, Rabu lalu (3/5). (Baca: Jonan Ancam Cabut Kontrak Inpex untuk Kembangkan Blok Masela)
Dalam tiga bulan terakhir, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama dengan Inpex sebenarnya membahas secara intensif rancangan awal Proyek Masela. Pembahasan dilakukan lewat sejumlah pertemuan dan surat-menyurat. Meski begitu, kedua belah pihak belum juga mencapai titik temu dalam menyusun pre-FEED.
Awalnya, Inpex ingin melakukan proses pre-FEED secara berjenjang. Pertama, tahap pre-FEED pendahuluan akan dikaji empat kasus. Perinciannya, kajian dua lokasi kilang pengolahan di darat yaitu Yamdena dan Aru, serta dua kajian mengenai kapasitas produksi gas 9,5 juta ton per tahun (mtpa) ditambah 150 mmscfd dan 7,5 mtpa plus 474 mmscfd.
Pada akhir tahap pertama itu, Inpex bersama Shell selaku operator akan merekomendasikan kepada pemerintah satu konsep pengembangan produksi dan lokasi yang paling efisien bagi semua pihak. Setelah tahap 1 disetujui pemerintah, Inpex beranjak kepada pre-FEED tahap kedua untuk menyusun desain pengembangan Blok Masela berdasarkan penentuan lokasi dan kapasitas produksi tersebut.
Dalam suratnya bertanggal 15 Maret 2017 kepada Presiden Direktur Indonesia Inpex Masela Ltd, secara prinsip, Jonan dapat memahami rencana Inpex melakukan pre-FEED secara berjenjang dua tahap. Perusahaan energi asal Jepang itu dapat mengkaji lebih lanjut secara menyeluruh kapasitas produksi, jumlah pasokan gas pipa dan lokasi fasilitas darat sampai berakhirnya masa studi pre-FEED.
"Pada saat selesainya seluruh proses pre-FEED tersebut Pemerintah memutuskan untuk menetapkan kapasitas produksi, jumlah pasokan gas pipa dan lokasi fasilitas darat," kata Jonan dalam suratnya yang juga ditembuskan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menko Bidang Perekonomian, Sekjen Kementerian ESDM, Dirjen Migas, dan SKK Migas, yang salinannya dimiliki Katadata.
Sekitar dua pekan berselang, melalui surat, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi meminta Inpex segera melaksanakan pre-FEED sesuai dengan yang sudah diusulkannya yakni dua tahap. Setelah tahap satu selesai mereka dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait lokasi dan pilihan kapasitas produksi.
(Baca: Ancam Kontrak Inpex, Arcandra: Ada Perusahaan Tertarik Kelola Masela)
Apabila pemerintah setuju dengan rekomendasi itu, Inpex bisa mengerjakan tahap 2. Namun, jika pemerintah belum sepakat, Inpex melanjutkan ke tahap 2 dengan memasukkan semua kombinasi pilihan lokasi dan kapasitas produksi.
Pada titik inilah Inpex berbeda pendapat dengan pemerintah. Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, Inpex tidak setuju pre-FEED tahap 2 dengan memasukkan semua kombinasi pilihan lokasi dan kapasitas produksi jika rekomendasi tahap 1 tidak disetujui. Alasannya, hal tersebut memberikan ketidakpastian dan berpotensi menyebabkan pendanaan membengkak dan memakan waktu lebih lama.
Padahal, anggaran pre-FEED yang telah disetujui skema pengembangan di darat pada Rencana Kerja dan Anggaran 2017 adalah US$ 25,7 juta dengan perkiraan man-hours sejumlah 114.200. Jumlah ini hanya untuk satu konsep pengembangan dan satu konsep lokasi.
Jadi, jika mengikuti skenario yang disampaikan SKK Migas dengan memasukkan beberapa pengembangan untuk tahap dua maka biayanya bisa meningkat sekitar dua sampai tiga kali lipat. Padahal biaya ini akan dikembalikan negara melalui cost recovery. Alhasil, Inpex khawatir dituduh beroperasi tidak efisien dan mengurangi pendapatan negara.
Selain kepada SKK Migas, Inpex juga memberikan tanggapannya kepada Menteri ESDM dengan penekanannya pada tiga poin, yaitu percepatan proyek, penggantian waktu dan hal lain seperti perpanjangan kontrak.
Dalam percepatan proyek, Inpex berharap Menteri ESDM memberikan instruksi untuk penunjukan langsung terhadap pengadaan teknologi. Perihal penggantian waktu akibat skema berubah dari kilang terapung menjadi di darat, Inpex membutuhkan kepastian secara sah dan hukum yakni amendemen kontrak.
(Baca: Luhut Minta Kajian Desain Awal Blok Masela Selesai Tahun Ini)
Sementara mengenai perpanjangan kontrak, Inpex membutuhkan kepastian tertulis dari Menteri ESDM. Ketiga hal ini merupakan syarat yang diajukan Inpex untuk melakukan pre-FEED tahap satu.
“Kami akan siap untuk melaksanakan tahap 1 Pre-FEED setelah mendapatkan konfirmasi Bapak atas permohonan-permohonan kami pada surat ini dan mencapai kesepakatan dengan SKK Migas mengenai pre-FEED bertahap,” kata Presiden Direktur Inpex Indonesia Shunichiro Sugaya dalam suratnya bertanggal 13 April 2017 kepada Menteri ESDM.
Di sisi lain, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar pernah mengatakan, biaya untuk melakukan kajian desain awal tidaklah mahal. Penilaian ini berdasarkan pengalamannya berkecimpung bertahun-tahun di industri migas.
"Saya pernah pre-FEED di Malaysia tidak besar biayanya. Padahal lapangan migas itu offshore (lepas pantai) dan deepwater (laut dalam)," kata dia beberapa waktu lalu.
Juru bicara Inpex Usman Slamet enggan mengomentari masalah alotnya mendesain awal pengembangan Proyek Masela tersebut. "Ada beberapa hal yang masih perlu kami bicarakan dengan pemerintah," katanya kepada Katadata, Jumat (5/5).
