Selain LRT, proyek Pemprov DKI lainnya seperti MRT dan Simpang Susun Semanggi juga tetap akan berjalan sesuai rencana
Sidang Vonis Ahok
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selaku terdakwa kasus penistaan agama menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL

Penahanan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak sampai mengganggu pembangunan proyek infrastruktur seperti kereta listrik ringan (Light Rail Transit/LRT). PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. memastikan proyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk fase I akan berjalan sesuai rencana. 

Setelah ditahan, kepemimpinan di DKI Jakarta dipegang oleh Wakil Gubernur yang saat ini menjadi Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Peralihan ini pun tidak akan mengganggu pelaksanaan proyek Pemprov DKI Jakarta yang sudah berjalan.

“Jadi tidak ada pengaruh dari perubahan ke Plt (Djarot),” kata Direktur Sumber Daya Manusia dan Sistem Wijaya Karya Novel Arsyad usai acara diskusi di Jakarta, Rabu (10/5). (Baca: Terbebani Vonis Ahok, Bursa Saham Melorot Hampir 1 Persen)

Wijaya Karya (Wika) adalah kontraktor pemenang pekerjaan fisik proyek LRT yang menghubungkan Velodrome hingga Kelapa Gading. Noval mengatakan saat ini pembangunan proyek LRT sudah mencapai 40 persen dan siap dioperasikan akhir tahun ini.

Selain LRT, Noval juga memastikan proyek Pemprov DKI Jakarta lain yang dikerjakan Wika juga tidak akan terkendala karena masalah ini. Beberapa proyek yang dimaksud adalah Simpang Susun Semanggi dan Mass Rapid Transit (MRT) yang saat ini masih tahap pengerjaan.

(Baca: Pembangunan MRT Terganjal Pembebasan 26 Bidang Tanah)

Dia menjelaskan saat ini konstruksi Proyek Simpang Susun Semanggi sudah mencapai 90 persen dan rencananya akan siap untuk diresmikan pada 17 Agustus nanti. Sementara Proyek MRT masih berjalan sesuai rencana. Proses pengeboran terowongan bawah tanah relatif tidak ada masalah dan saat ini progresnya sudah mencapai 80 persen. Targetnya Proyek MRT akan selesai pada Maret 2019.

Meski kepemimpinan Pemprov DKI Jakarta berganti, menurut Noval, pihaknya tidak perlu lagi berkonsultasi dengan Djarot terkait kelanjutan proyek-proyek tersebut. Hal ini lantaran kontrak telah ditandatangani dan telah diketahui kepala daerah yang bersangkutan.

“Karena proyek sudah ada anggarannya dan prosesnya telah melalui (persetujuan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” kata Noval.

 

Selasa (10/5) kemarin, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan Ahok bersalah dan divonis dengan hukuman dua tahun penjara. Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto mengatakan, Ahok terbukti melanggal Pasal 156 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni secara sengaja mengeluarkan perasaan atau perbuatan permusuhan atau penodaan agama.

(Baca: ASEAN, Uni Eropa, dan Badan Dunia Soroti Hukuman Penjara Ahok)

"Menyatakan Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti bersalah serta dipidana selama 2 tahun," kata Dwiarso saat membacakan keputusan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Gedung Kementerian Pertanian. Ahok pun langsung ditahan di rumah tahanan Cipinang sebelum akhirnya dipindahkan lagi ke rumah tahanan Mako Brimob Kelapa Dua.