Pemerintah Butuh Rp 643 Triliun Bangun Infrastruktur Gas
Pemerintah telah menyusun peta jalan (roadmap) infrastruktur gas bumi nasional dari tahun 2016 hingga 2030. Dalam peta jalan itu, setidaknya dibutuhkan investasi US$ 48,2 miliar atau sekitar Rp 643 triliun untuk membangun infrastruktur gas di seluruh Indonesia.
Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susyanto mengatakan, pembangunan infrastruktur gas ini terbagi dari beberapa jenis. Perinciannya jaringan pipa sebesar US$ 12 miliar, pencairan gas (liquefaction) US$ 25,6 miliar, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan gas terkompresi (CNG) US$ 1,93 miliar.
Selain itu, regasifikasi US$ 6,1 miliar, jaringan gas untuk rumah tangga US$ 2,2 miliar dan program elpiji ke nelayan US$ 0,4 miliar. (Baca: Jonan Alihkan Rp 190 Miliar Dana Tangki BBM dan LPG ke Jaringan Gas)
Untuk program elpiji ke nelayan ini pemerintah akan membagikan paket konverter kit, mesin kapal dan tabung elpiji bagi yang memiliki kapal di bawah 5 Gross Ton (GT). Tahun ini, akan ada 24 ribu paket yang akan dibagikan.
Program ini dapat menghemat sekitar Rp 700 ribu setiap bulan. “Kami bantu nelayan-nelayan kecil yang tadinya menggunakan Solar, beralih ke LPG. Penghematannya mencapai 50%," kata Susyanto dikutip dari situs Direktorat Jenderal Migas, Jumat (12/5).
Selain kepada nelayan, pemerintah berniat membagikan 5.000 konventer kit untuk kendaraan dinas dan angkutan umum. Langklah ini bagian dari konversi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke gas. Sebagai pendukung, akan ada pembangunan pipa SPBG sepanjang 25 kilometer dan 2 SPBG.
Sementara itu, untuk pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) memang dilakukan sejak 2009. Hingga kini telah terbangun sekitar 186 ribu sambungan rumah (SR) yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Pada tahun ini, jargas yang akan dibangun sekitar 59 ribu SR di 10 lokasi.
