"Situasi saat ini pemerintah akan terus lakukan usaha agar keamanan dan persepsi terhadap Indonesia dijaga baik," ujar Sri Mulyani.
Tax Amnesty
Arief Kamaludin|KATADATA

Pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan vonis hukuman penistaan agama selama dua tahun penjara kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kondisi politik di dalam negeri terus memanas. Meski begitu, pemerintah berharap agar suasana tersebut tidak mengganggu realisasi repatriasi dana hasil program pengampunan pajak (tax amnesty).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar wajib pajak yang sudah mengikuti amnesti pajak menepati janjinya, termasuk merepatriasikan hartanya ke dalam negeri. Alasannya, janji itu sudah dituangkan dalam laporan wajib pajak saat mengikuti program tax amnesty.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Bagi wajib pajak yang tidak menepati janji yang tertuang dalam laporannya, maka Kementerian Keuangan akan menindaklanjutinya. "Kami akan tetap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para wajib pajak yang ikut amnesti pajak. Kalau bentuknya repatriasi kami harap harta itu akan dibawa ke Indonesia sesuai yang disampaikan," kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (12/5).

Di sisi lain, dia menyatakan, pemerintah akan terus berusaha menjaga keamanan dan stabilitas politik di dalam negeri agar para wajib pajak bisa tenang membawa ananya ke dalam negeri. "Situasi saat ini pemerintah akan terus lakukan usaha agar keamanan dan persepsi terhadap Indonesia dijaga baik," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Wakil Ketua Industri Keuangan Non Bank Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sidhi Widyapratama mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi plotik saat ini. Menurut dia, dinamika sosial politik nasional saat ini membuat pengusaha ragu-ragu membawa pulang hartanya.

Bahkan, menurut Sidhi, sebagian peserta amnesti pajak berpikir untuk mengubah komitmennya dari repatriasi menjadi hanya deklarasi dalam negeri.

“Tentu sosiopolitik harus dijaga karena sangat mempengaruhi. Pengusaha banyak menunggu dan melihat (wait and see). Banyak yang menyesal telah repatriasi,” kata dia seperti dikutip Kompas.com

Seperti diketahui, program pemgampunan pajak terakhir pada Maret lalu. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat, komitmen repatriasi selama sembilan bulan berlangsungnya program itu mencapai Rp 146,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 128,3 triliun sudah masuk ke dalam negeri. Artinya, masih ada Rp 18 triliun dari total komitmen dana repatriasi program amnesti pajak yang belum dibawa kembali.

Artikel Terkait
"Dia (peserta pengampunan pajak) bisa balik nama (tanah dan bangunan), tapi harus membayar PPh," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Kalau ada dinamisasi dan optimalisasi (penerimaan pajak), karena kami melihat potensi itu ada. Itu bukan alat untuk memeras wajib pajak."
"Wajib pajak diminta untuk menyampaikan secara jujur seluruh hartanya, (maka) akan mendapatkan tarif normal dan tanpa sanksi administrasi."