“Mungkin saja ada yang enggak happy dengan kondisi politik pilgub (pemilihan gubernur), ngedumel tapi repatriasi tetap jalan,” kata Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani.
Kadin Indonesia
Para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia mendaftar tax amnesty secara bersamaan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta (27/9) Katadata | Arief Kamaludin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani memastikan, memanasnya situasi politik di Tanah Air tidak akan menjegal langkah pengusaha memulangkan hartanya ke dalam negeri (repatriasi) sesuai komitmen saat mengikuti amnesti pajak (tax amnesty). Pernyataannya itu sekaligus membantah kabar bahwa sebagian peserta amnesti pajak berpikir untuk mengurungkan komitmennya merepatriasi harta.

“Mungkin saja ada yang enggak happy dengan kondisi politik pilgub (pemilihan gubernur), ngedumel tapi repatriasi tetap jalan,” kata Hariyadi kepada Katadata, Senin (15/5). Mengacu pada data Direktorat Jenderal Pajak, komitmen repatriasi amnesti pajak mencapai Rp 147 triliun. 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Menurut Hariyadi, sesuai aturan, peserta amnesti pajak tidak bisa semena-mena membatalkan komitmennya untuk merepatriasi dana dan mengubahnya menjadi deklarasi luar negeri. Apalagi, program amnesti pajak sudah berakhir pada 31 Maret lalu. (Baca juga: Politik Memanas, Pemerintah Jaga Realisasi Repatriasi Tax Amnesty)

Namun, ia mengakui repatriasi tidak bisa segera dilakukan lantaran tidak semua harta berbentuk likuid sehingga bisa langsung dipindahkan. “Uang kan enggak bisa langsung dicairkan, misalnya, deposito atau cashflow (arus kas) perusahaan. Jadi ada jeda waktu,” ujarnya. (Baca juga: Rekor Tebusan Tertinggi Satu Peserta Tax Amnesty Rp 2,6 Triliun)

Sebelumnya, isu pembatalan repatriasi disampaikan oleh Wakil Ketua Industri Keuangan Non Bank Dewan Pimpinan Nasional Apindo Sidhi Widyapratama dalam sebuah acara dialog terkait perpajakan. Alasannya, dinamika sosial politik nasional saat ini membuat pengusaha ragu membawa pulang hartanya. Bahkan, menurut Sidhi, sebagian peserta amnesti pajak berpikir untuk mengubah komitmennya dari repatriasi menjadi hanya deklarasi dalam negeri.

Secara pribadi, Hariyadi menilai situasi politik saat ini mencerminkan proses menuju demokrasi yang lebih matang. Saat ini, proses demokrasi di Indonesia dinilainya masih sangat muda, baru 19 tahun bila dihitung pasca reformasi 1998. Ia pun optimistis tidak akan terjadi situasi ekstrim di dalam negeri. Hal itu juga dengan mempertimbangkan wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan.

"Enggak mungkin jadi Afghanistan yang memang (negaranya) daratan. Indonesia kepulauan. Kalau ke kondisi ekstrim rasanya enggak,” ujarnya. (Baca juga: Pasar Tertekan, Sri Mulyani Harap Vonis Ahok Tak Ganggu Investor)

Meski begitu, ia mengakui situasi politik saat ini telah membuat pelaku usaha ragu dalam berinvestasi. Maka itu, ia pun meminta gubernur dan wakil gubernur terpilih di DKI Jakarta untuk tidak membuat kebijakan yang bisa merugikan dan membuat pengusaha takut. "Yang harus dipompa adalah optimisme (usaha) harus tetap berjalan," ujar dia.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyerukan agar peserta amnesti pajak yang sudah berjanji merepatriasi dananya untuk menepati janjinya. Bagi peserta yang tidak menepati janji, Kementerian Keuangan akan menindaklanjutinya. "Kami akan tetap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para wajib pajak yang ikut amnesti pajak. Kalau bentuknya repatriasi kami harap harta itu akan dibawa ke Indonesia sesuai yang disampaikan," kata dia.

Ia pun memastikan, pemerintah akan terus berusaha menjaga keamanan dan stabilitas politik di dalam negeri agar para wajib pajak bisa tenang membawa hartanya ke dalam negeri. "Situasi saat ini pemerintah akan terus lakukan usaha agar keamanan dan persepsi terhadap Indonesia dijaga baik," ucap Sri Mulyani.

Artikel Terkait
KPPOD memperkirakan putusan MK yang mencabut kewenangan membatalkan peraturan daerah, akan mengganggu paket kebijakan deregulasi yang dicanangkan Presiden Jokowi.
Apindo meminta pemerintah daerah melibatkan pengusaha dalam membahas rancangan peraturan daerah terkait ekonomi dan bisnis. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah lahirnya perda bermasalah.
“Kami sih enggak ada masalah (kalau harga BBM naik). Cuma yang bolak-balik jadi masalah adalah daya beli masyarakat,” kata Ketua Apindo Haryadi Sukamdani.