Meski berusaha menarik investasi dari Tiongkok, pemerintah tetap waspada karena negara itu kerap terbelit isu sensitif. Contohnya, banyaknya pekerja Tiongkok di Indonesia.
Luhut
ANTARA FOTO/Novrian Arbi

Pemerintah Indonesia menawarkan beberapa proyek strategis nasional kepada calon investor pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt One Road (OBOR) di Beijing, Tiongkok, pekan lalu. Namun, pendanaan yang diincar pemerintah adalah investasi, bukan pinjaman.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah fokus mendatangkan investasi dari Tiongkok yang memiliki dana sekitar US$ 3 triliun. Jika US$ 1 triliun dari dana itu saja dikucurkan untuk investasi maka perekonomian di sejumlah negara, termasuk Indonesia, dapat digerakkan.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Namun, pemerintah tidak ingin investasi tersebut menjadi pinjaman. Sebab, Luhut mengatakan pemerintah akan mempertahankan posisi utang Indonesia di bawah 30 persen dari produk domestik bruto (PDB).“Walau begitu (dana investasi Tiongkok besar), kami harus hati-hati,” kata Luhut dalam siaran pers tertulisnya, Selasa malam (16/5).

(Baca: Tiongkok Cairkan Dana US$ 4,498 Miliar Untuk Proyek Kereta Cepat)

Beberapa proyek yang ditawarkan kepada pemodal Tiongkok antara lain proyek terintegrasi di Bitung dan Sumatera Utara untuk membuka konektivitas di daerah-daerah tersebut. Proyek lain adalah pembangunan kawasan industri di Kalimantan Utara.

Luhut menuturkan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan para menterinya untuk menyiapkan proyek-proyek tersebut. "Waktu pamit kepada Presiden (Tiongkok) Xi Jinping, Presiden Joko Widodo mengatakan mungkin bulan depan akan mengirim tim dari Indonesia untuk menindaklanjutinya," ujar Luhut.

(Baca: Gantikan yang Lama, Indosat Beli Satelit Baru dari Tiongkok)

Selain itu, Pemerintah Indonesia dan Tiongkok akan segera merealisasikan sejumlah rencana kerja sama. Luhut menjelaskan, Tiongkok sudah menyetujui program produksi biodiesel B5 kelapa sawit. Jadi, Pemerintah Indonesia berharap harga kelapa sawit lebih baik sehingga menguntungkan para petani.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap waspada karena Tiongkok masih menjadi isu sensitif di Indonesia. Salah satu isu yang sensitif mengenai banyaknya pekerja Tiongkok di Indonesia.

Luhut berharap kerja sama antara Indonesia dengan Tiongkok di Tanah Air tetap memanfaatkan pekerja lokal. Namun, jika harus ada kontribusi pekerja Tiongkok, maka negara tersebut harus melakukan alih teknologi. “Sehingga nantinya setelah pekerjaan konstruksi selesai, jumlah mereka akan berkurang signifikan,” katanya.

(Baca: Ada Political Framing Isu Tenaga Kerja Cina)

Pemerintah siap memberikan fasilitas dan kemudahan bagi investor untuk mewujudkan kerjasama dengan Indonesia, melalui insentif seperti tax holiday.  

Tingkat investasi Tiongkok di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Padahal, sejumlah negara lain telah menikmati investasi dari Tiongkok dalam jumlah signifikan. Luhut pun menyebut Arab Saudi sebagai salah satu contohnya. “Mereka (Tiongkok) membeli sebagian Saudi Aramco,” kata Luhut.

Sementara itu, Tiongkok mengucurkan investasi US$ 62 miliar dan lebih dari US$ 30 miliar masing-masing untuk Pakistan dan Malaysia. Filipina juga memperoleh lebih dari US$ 20 miliar.

Artikel Terkait
Berstatus buronan KPK, Setya Novanto kembali dirawat di rumah sakit akibat sebuah kecelakaan.
Pembangunan daerah wisata harus dilakukan dengan mendetail, termasuk lokasi parkir dan pasar cenderamata.
Pernyataan Jokowi perihal Setya Novanto yang meminta izin, dianggap tidak tegas disebabkan adanya kalkulasi politik.