"Kami minta dukungan Lithuania agar produk sawit Indonesia diperlakukan dengan fair (di Eropa)"
Jokowi dan Presiden Lithuania Dalia Grybauskaitè
setkab.go.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kenegaraan Presiden Lithuania Dalia Grybauskaite di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini. Memanfaatkan kunjungan kenegaraan ini, Jokowi meminta Lithuania untuk membantu memerangi kampanye hitam terhadap kelapa sawit di Eropa.

"Kami minta dukungan Lithuania agar produk sawit Indonesia diperlakukan dengan fair (di Eropa)," kata Jokowi usai pertemuan bilateral dengan Presiden Grybauskaite, Rabu (17/5). (Baca juga:  Indonesia dan Malaysia Bakal Bawa Diplomasi Sawit ke Uni Eropa)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Sebagai salah satu negara Uni Eropa, dukungan Lithuania cukup penting bagi nasib pasar sawit Indonesia di kawasan tersebut. Pada 4 April lalu, Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi soal sawit karena dianggap masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak,  sampai pelanggaran HAM. Menanggapi resolusi ini, pemerintah telah mengirimkan surat keberatan, dan menilai resolusi ini diskriminatif.

Resolusi ini memang belum mengikat. Rencananya Parlemen Eropa akan mengeluarkan keputusan terkait resolusi sawit pada pertengahan tahun ini. Keputusan ini akan menentukan apakah Uni Eropa akan resolusi tersebut akan berlanjut menjadi kebijakan pelarangan atau pembatasan sawit di Eropa. (Baca: Mendag Curigai Kepentingan Bisnis di Balik Resolusi Sawit Eropa)

Beberapa hari lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla juga telah meminta dukungan serupa kepada negara Eropa lainnya, yakni Italia. Saat bertemu Kalla, Menteri Pembangunan Ekonomi Italia Carlo Calenda menyatakan akan membantu menyampaikan keberatan Indonesia kepada Parlemen Uni Eropa terkait resolusi sawit. Italia akan berusaha berada di pihak yang netral dalam persoalan ini. 

(Baca: Di Depan Hollande, Jokowi Apresiasi Sikap Prancis Soal Sawit)

 

Selain meminta dukungan soal sawit, pertemuan Jokowi dengan Presiden Lithuania juga membahas agenda lain. Beberapa hal yang difokuskan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai perdagangan, investasi, serta mempercepat perundingan  kesepakatan perdangan bebas Indonesia-European Union Comprehensive Economic Parnership Agreement (CEPA).

Kedua negara juga membahas kerja sama di bidang energi, dan penggunaan teknologi informasi, terutama di sektor transportasi. Lithuania juga sepakat untuk memacu peningkatan wisatawan dari negaranya ke Indonesia. Untuk diketahui, sepanjang empat tahun terakhir, jumlah turis negara Baltik tersebut ke Indonesia meningkat hingga 183 persen.

Sementara Presiden Grybauskaite mengatakan Lithuania dan Eropa siap mendukung CEPA dan juga dalam negosiasi bebas visa ke Uni Eropa. Kerja sama ini diyakini akan mendatangkan pemasukan 2,5 miliar uero. Selain itu, ada beberapa kesepakatan kerja sama yang dicapai dengan Indonesia. (Baca: Resolusi Sawit Bisa Ganggu Perundingan Dagang dengan Uni Eropa)

"Kita kerjasama energi inovatif, kemudian di bidang LNG dan penggunaan bio masa, solar, surya, dan ada penandatanganan di bidang perhubungan," ujarnya.

Jokowi mengatakan kunjungan Presiden Dalia Grybauskaitè ke Indonesia merupakan kunjungan yang bersejarah. “Untuk pertama kali Presiden Lithuania ke Indonesia, dan juga untuk pertama kali pertemuan Presiden Indonesia dengan Presiden Lithuania sejak dijalinnya hubungan diplomatik 24 tahun yang lalu,” ujarnya.

Artikel Terkait
sembilan bendungan tersebut adalah Jatigede, Titab, Paya Seunara, Teritip, Tanju, Raknamo, Bajulmati, Rajui, dan Nipah
"Proyek yang di bawah Pak Basuki (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) juga berjalan," kata Luhut
Penyebaran kabar bohong mengenai bangkitnya komunisme diduga terkait dengan kepentingan politik menjelang pemilihan presiden 2019.