Kementerian PUPR mencatat dari total potensi sumber daya air 3,9 triliun meter kubik per tahun, Indonesia baru bisa mengelola sekitar 691,3 miliar meter kubik.
Bendungan
Bendungan Colo, Nguter, Sukoharjo. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan pemanfaatan sumber daya air di Indonesia masih rendah. Padahal air sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Dia menjelaskan Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar, yakni mencapai 3,9 triliun meter kubik per tahun. Potensi ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang sektor pertanian, air baku bagi masyarakat perkotaan dan industri, pembangkit listrik, hingga pariwisata.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Untuk sektor energi saja, potensi sumber daya air tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan total kapasitas 75 gigawatt (GW). Lebih dari dua kali lipat program pembangunan pembangkit yang direncanakan pemerintah hingga 2019, yakni 35 GW.

Masalahnya pemanfaatan air ini masih sangat rendah. Dari total potensi 3,9 triliun meter kubik per tahun, Indonesia baru bisa mengelola sekitar 691,3 miliar meter kubik. Artinya masih terdapat 3,2 triliun meter kubik per tahun atau sekitar 80 persen yang belum dimanfaatkan.

(Baca: Jokowi: Pemanfaatan 36,8 Juta Hektare Lahan Pertanian Belum Maksimal)

Selain itu, ada risiko yang cukup besar jika potensi sumber daya air ini tidak dikelola. Beberapa diantaranya, dapat mengakibatkan banjir dan longsor pada saat musim hujan dan kekeringan saat terjadi musim kemarau. 

"Kita harus tetap waspada dan siaga dalam menghadapi berbagai bencana yang terjadi. Dalam hal ini, peran bendungan sebagai penampung air pada musim penghujan dan menyuplai air pada musim kemarau perlu dioptimalkan," kata Basuki dalam keterangannya, Kamis (18/5).

Dalam kurun waktu 2015-2019, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan. Proyek ini meliputi pembangunan lanjutan 16 bendungan yang belum selesai pada 2014 dan 49 bendungan baru.

Hingga akhir tahun lalu, baru tujuh proyek bendungan tersebut yang sudah selesai, yaitu Rajui, Jatigede, Bajulmati, Nipah, Titab, Paya Seunara, danTeritib. Sementara untuk tahun ini ditargetkan tambahan tiga bendungan yang selesai yaitu Raknamo, Tanju, dan Marangkayu.

Targetnya, hingga akhir 2019 sudah ada 29 bendungan yang sudah rampung pengerjaannya dan beroperasi. Dengan 29 bendungan tersebut akan menambah tampungan air sebanyak 2 miliar meter kubik per tahun. (Baca: Lebih Cepat, Proyek Bendungan Kembar di NTB Rampung Tahun Ini)

“Kita punya 230 bendungan yang mencukupi bagi 11 persen layanan lahan irigasi seluas 7,2 juta ha. Air irigasi dari bendungan dapat mengairi lahan sawah sepanjang tahun,” ujar Basuki.

Dengan pasokan air yang cukup untuk mengaliri sawah, pola tanam padi bisa meningkat rata-rata dua kali dalam satu tahun, sehingga produksi beras nasional meningkat. Sementara bila mengandalkan sumber air dari tadah hujan saja hanya mampu satu kali setahun.

Pembangunan 65 bendungan yang sedang dilakukan ini adalah untuk meningkatkan luas lahan irigasi yang  mendapat suplai air dari bendungan menjadi 19 persen sehingga meningkatkan jumlah dan hasil panen sehingga mendukung ketahanan pangan nasional.

(Baca: Pemerintah Tawarkan 4 Proyek Waduk Senilai Rp 4,5 Triliun ke Tiongkok)

Tahun ini pemerintah akan membangun sembilan bendungan baru, dengan total kebutuhan dana untuk konstruksi dan supervisi sebesar Rp 18,25 triliun. Sembilan bendungan itu adalah Bendungan Rukoh (Aceh), Way Apu (Maluku), Baliem (Papua), Lausimeme (Sumatera Utara), Sidan (Bali), Pamukkulu dan Komering II (Sulawesi Selatan), Bener (Jawa Tengah), serta Temef (Nusa Tenggara Timur/NTT).              .

Artikel Terkait
Dirjen PUPR menyatakan pengembang megaproyek Meikarta di Cikarang, Bekasi belum melakukan kegiatan pemasaran.
sembilan bendungan tersebut adalah Jatigede, Titab, Paya Seunara, Teritip, Tanju, Raknamo, Bajulmati, Rajui, dan Nipah
Perubahan rute ini harus segera ditetapkan agar proses pembebasan lahannya bisa dilakukan