“Aturan rinciannya harus jelas seperti perlindungan kepentingan nasabah. Jangan semua data yang diminta bisa diakses begitu saja.”
Pajak
Arief Kamaludin | Katadata

Pengusaha meminta adanya batasan jelas terhadap kewenangan pajak mengakses data keuangan nasabah. Pasalnya, kewenangan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan itu rawan disalahgunakan.

Sekretaris Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (A[pindo), Chris Kanter, menilai keputusan Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu tersebut merupakan langkah yang bagus. Apalagi, Perpres itu berkaitan dengan pemenuhan syarat dan tenggat waktu penerapan kerja sama internasional pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Meski begitu, Chris menginginkan peraturan anyar itu tetap memperhatikan perlindungan kepentingan nasabah perbankan. “Aturan rinciannya harus jelas seperti perlindungan kepentingan nasabah. Jangan semua data yang diminta bisa diakses begitu saja,” katanya, Jumat (19/5).

(Baca: Pemerintah Susun Aturan Cegah Data Nasabah Disalahgunakan Pajak)

Ia mencontohkan, skema kerja kepolisian yang baru bisa memperoleh pelbagai data detail pada kasus yang sudah memiliki dugaan permulaan yang cukup. Begitu juga dalam praktik perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) seharusnya baru bisa mengakses data nasabah, misalnya, saat mereka sudah mendapatkan bukti permulaan. “Jadi, jelas batasannya."

Pasalnya, menurut Chris, data-data perbankan itu merupakan jenis data yang sifatnya rahasia (privacy). Di beberapa negara maju, aneka data itu justru mendapatkan perlindungan yang maksimal. Kendatipun, mungkin saja, negara-negara tersebut juga telah terikat kerja sama dengan komunitas luar negeri.

“Yang jelas jangan sampai mengabaikan hal-hal penting yang malah mengundang potensi penyalahgunaan yang besar,” katanya.

Chris mengaku Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengundang asosiasi pengusaha untuk membahas regulasi anyar ini. Meskipun pemerintah sudah menerbitkan Perppu, keputusan tetap ada di parlemen perihal perubahannya menjadi undang-undang. “Kan nanti DPR yang putuskan, bisa saja ditolak bisa juga diterima,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, penerbitan Perppu ini merupakan sebuah keniscayaan dari komitmen pemerintah atas pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI). Kalau tidak ada langkah ini, Indonesia akan mendapatkan reputasi yang buruk di dunia internasional.

(Baca: Banyak Manfaat dari Perppu Buka Data Bank, Sri Mulyani Harap Restu DPR)

Menurut Yustinus, skema kerja yang ditawarkan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2017 ini sudah ideal. Ditjen Pajak itu bergerak pasif menerima data dari lembaga keuangan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari sana, Ditjen Pajak memiliki informasi awal berupa identitas nasabah, nomor rekening, nama bank, saldo rekening, dan jumlah penghasilan.

Bila data tersebut menyimpan potensi kecurangan, maka Ditjen Pajak akan melakukan penyelidikan dan berhak memperoleh data lebih lanjut seperti meminta rekening koran dari bank. “Jadi, menurut saya mekanismenya sudah baik,” katanya.

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan keberadaan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tidak serta-merta membuat Kementerian Keuangan menjadi kebal hukum. Meski dalam Pasal 6 Perppu itu disebutkan Menteri Keuangan dan/atau pegawai Kementerian Keuangan tidak dapat dituntut pidana dan digugat perdata dalam menjalankan tugasnya mengakses data keuangan nasabah.

Namun, menurut Darmin, Perppu itu memiliki pasangan yakni Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. UU ini mengatur sanksi apabila data wajib pajak disalahgunakan. "Ada pasangannya agar dia berjalan seimbang," katanya di Jakarta, Jumat (19/5).

Ia menambahkan, perlindungan dalam Perppu itu dicantumkan semata-mata untuk melindungi pegawai pajak apabila benar dalam melakukan pekerjaannya. "Jadi sudah diatur agar jangan ada yang macam-macam," katanya. (Baca: Perppu Data Nasabah Diprotes Pengusaha, DPR Panggil Pemerintah)

Darmin juga mengaku tidak khawatir mengenai kemungkinan batas saldo rekening akan diakali oleh wajib pajak dengan cara dipecah. Menurutnya, perbankan telah memiliki mekanisme untuk mengetahui orang yang punya banyak rekening.

Seperti diketahui, Presiden telah meneken Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi untuk kepentingan perpajakan pada 8 Mei lalu. Perppu ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk melaksanakan kerja sama internasional pertukaran informasi secara otomatis (AEoI) terkait pajak pada 2018.

Data yang wajib diserahkan oleh lembaga jasa keuangan adalah identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Sebelum Perppu ini terbit, pada awal Maret 2017, aturan teknis pelaksanaan AEoI lebih dulu diterbitkan oleh Menteri Keuangan, yakni PMK Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional.

Ameidyo Daud
Artikel Terkait
"Minat masyarakat terhadap bank syariah memang terus meningkat, tetapi OJK akan terus mendorong industri mensosialisasikan (produknya)," kata Soekro
Dengan pajak dan bea masuk atas produk yang diimpor melalui e-commerce, pengusaha konvensional lokal akan punya kesempatan bersaing dari segi harga.
"Tahun lalu di periode ini, penerimaan baru Rp 958 triliun. Jadi shortfall-nya Rp 400-an triliun. Sekarang hanya sekitar Rp 280-an triliun," ujar Yon