Pengentasan kemiskinan menjadi tantangan utama pemerintah ke depan. "Pengentasan lebih dari 27 juta yang masih hidup di bawah garis kemiskinan," kata Sri Mulyani.
Gedung properti
ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi melesat ke kisaran 5,4-6,1 persen tahun depan. Seiring dengan laju pertumbuhan yang makin kencang, kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa, pengangguran, dan kemiskinan diharapkan terus susut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini masih terjadi ketimpangan horizontal lantaran perekonomian masih terpusat di Pulau Jawa. Perekonomian di Pulau Jawa berkontribusi sebesar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (Baca juga: Darmin Nilai Booming Komoditas Sejak 2000 Tak Tekan Ketimpangan)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Menurut dia, ketimpangan terjadi karena daerah-daerah di luar Pulau Jawa masih banyak yang sangat bergantung pada bisnis sumber daya alam. "Padahal sektor itu masih rentan terhadap siklus harga komoditas,” kata dia saat Rapat Paripurna di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (19/5). Ke depan, ketimpangan tersebut diharapkan bisa teratasi, demikian juga dengan kesenjangan antara kota dan desa.

Pada 2018, pemerintah memproyeksikan tingkat pengangguran turun menjadi 5,1-5,4 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 9-10 persen, dan ketimpangan menciut, yang ditandai dengan penurunan Rasio Gini menjadi 0,38 persen. Optimisme tersebut sejalan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang membaik.

Sri Mulyani pun menekankan, pengentasan kemiskinan merupakan tantangan utama pemerintah ke depan. "Pengentasan lebih dari 27 juta yang masih hidup di bawah garis kemiskinan," tutur dia. (Baca juga: Pemerintah Akan Salurkan Subsidi Pangan untuk 17,7 Juta Warga Miskin)

Namun, ia menyebut, masih ada tantangan dari segi fiskal untuk mencapai target-target tersebut. Ia menilai perlunya memperkuat ruang fiskal untuk menjaga ketahanan ekonomi, caranya dengan berfokus menopang belanja produktif dan prioritas.

Selain itu, perlu juga memperkuat kualitas belanja untuk menstimulasi perekonomian sekaligus mewujudkan kesejahteraan. Ia juga menilai pentingnya meningkatkan efektivitas bantuan sosial (bansos) dan subsidi, serta transfer ke daerah untuk mengakselerasi pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan. (Baca juga: Bank Dunia Kucurkan Pinjaman Rp 2,7 Triliun untuk Perluas Bansos)

Secara garis besar, Sri Mulyani menerangkan, strategi pemerintah ke depan, yaitu optimalisasi pendapatan negara dengan menjaga iklim investasi, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas, serta mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

Artikel Terkait
Teknologi diharapkan mempermudah pelayanan kepada wajib pajak yang meningkat tiga kali lipat.
Sri Mulyani Indrawati meminta agar masyarakat tak salah kaprah dalam melihat aturan kewajiban melaporkan telepon seluler di SPT Pajak.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara menekankan pertumbuhan investasi membutuhkan perbaikan iklim investasi secara keseluruhan.