Freeport Ajukan Tiga Permintaan Sebelum Bangun Smelter
Perundingan antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia terus berlanjut. Dalam proses ini, Freeport mengajukan tiga dokumen, salah satunya berisi permintaan diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait dengan penjaminan stabilitas investasi.
Dokumen yang diberikan terkait dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), serta terkait stabilitas investasi. Terakhir, Freeport juga mengajukan syarat agar jaminan investasi itu diakomodasi jadi Peraturan Pemerintah.
“Jadi 3 konsep itu yang kemarin udah resmi diberikan oleh Freeport dan akan kita pelajari,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Teguh Pamuji di kantornya, Rabu (31/5).
(Baca juga: 10 Organisasi Buruh Internasional Desak Jokowi Hentikan PHK Freeport)
Regulasi berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) baru ini diharapkan dapat membuat perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) mau beralih ke IUPK. PP tersebut, kata Teguh, dibuat bukan hanya untuk Freeport saja, tapi untuk semua pemegang KK.
"Ini berlaku umum untuk mengantisipasi KK menjadi IUPK. Kami membuat bukan untuk Freeport, kami membuat untuk semua melidungi semua," tuturnya.
Aturan ini dinilai penting karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), pemegang KK harus mau mengganti kontraknya dengan IUPK bila ingin mengekspor konsentrat. Sekarang Freeport belum mau mengubah status kontraknya karena menilai IUPK tak memberi jaminan untuk investasi jangka panjang. Belum lagi, aturan pajak dan fiskalnya bisa berubah-ubah.
(Baca juga: Ribuan Pekerja Freeport Di-PHK, Buruh Dunia Minta Jokowi Turun Tangan)
Dalam pertemuan di Sari Pan Pacific pekan lalu, Freeport menyampaikan usulan resmi pada pemerintah terkait stabilitas investasi jangka panjang dan perpanjangan kontrak yang diinginkannya, yakni hingga 2041. Sementara dari pihak pemerintah, turut hadir Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.
"Kemenkeu dari Kepala BKF (Badan Kebijakan Fiskal) sendiri yang datang dan mereka mengatakan sudah mempersiapkan regulasi,” kata Teguh.
Sementara pemerintah mengkaji pembuatan regulasi baru itu, Freeport berkomitmen membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Bahkan, smelter itu dijanjikan rampung dalam jangka waktu 5 tahun, atau sampai 2022.
(Baca juga: Luhut Ungkap Tiap Karyawan Freeport Dapat Pesangon Rp 2 Miliar)
Adapun soal rinciannya masih akan dibahas minggu depan. “Ya pokoknya sudah sama-sama sepakat itu mereka akan bangun smelter,” kata Teguh.
Adapun terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pelanggaran lingkungan yang dilakukan Freeport. Kementerian ESDM akan mengkonsolidasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Pembahasannya baru akan dilakukan setelah proses negosiasi selesai, atau lima bulan ke depan.
