Jokowi Disebut Ingin Selesaikan Masalah Rangkap Jabatan di BUMN
Presiden Joko Widodo disebut menaruh perhatian khusus terhadap mencuatnya polemik pejabat pemerintah yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN/BUMD. Indikasinya, berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar pertemuan dengan sejumlah kementerian untuk membahas masalah tersebut.
Kementerian yang diundang rapat termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Harapannya, pertemuan itu bisa menyelesaikan masalah rangkap jabatan yang dianggap melanggar undang-undang tersebut.
(Baca: Tiga Kementerian Paling Banyak Rangkap Jabatan Komisaris BUMN)
Staf Khusus III Bidang Komunikasi Menteri BUMN Devy Suradji membenarkan pertemuan sejumlah kementerian untuk membahas penyelesaian polemik rangkap jabatan tersebut di KSP. Selain mengumpulkan Kementerian BUMN dan PAN-RB, KSP juga mengundang Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saya belum sempat memperdalam kajian hukumnya, tapi sejumlah kementerian termasuk (Kementerian) BUMN diundang ke KSP untuk membahas soal ini (rangkap jabatan),” kata Devy kepada Katadata, Jumat (9/6).
Namun, dia mengaku belum bisa menyampaikan isi pembahasan di Kantor KSP. Sebab, pertemuan serupa akan kembali digelar untuk memutuskan penyelesaian rangkap jabatan tersebut. “Direncanakan masih akan melakukan pertemuan lagi."
Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq juga membenarkan pihak Istana sudah turun tangan untuk menyelesaikan polemik rangkap jabatan. Ia pun yakin rangkap jabatan itu menjadi perhatian serius Presiden karena KSP sudah mulai mengumpulkan sejumlah kementerian yang terkait dengan masalah tersebut.
