"Sepanjang uangnya sudah ada di perbankan kita, itu pasti diputar oleh banknya. Jadi tidak ada masalah uang itu tidak produktif," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah.
Rupiah
Arief Kamaludin|KATADATA

Pemerintah dinilai tak perlu khawatir jika para wajib pajak masih memarkir dana repatriasi program amnesti pajak (tax amnesty) di perbankan. Meski tidak diinvestasikan ke pasar keuangan dan sektor riil, dana tersebut tetap bisa membantu perekonomian Indonesia.

Ketua Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Halim Alamsyah mengatakan dana repatriasi di perbankan dapat digunakan oleh bank sebagai sumber dana untuk penyaluran kredit. "Sepanjang uangnya sudah ada di perbankan kita, itu pasti diputar oleh banknya. Jadi tidak ada masalah uang itu tidak produktif," ujar Halim di Jakarta, Kamis (8/6).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Dana repatriasi yang terparkir di bank juga bisa membantu sektor perbankan. Sebab, likuiditas bank jadi meningkat dan kemampuannya menyalurkan kredit menjadi semakin baik. (Baca juga: Bank Mandiri Akan Sebar Dana Repatriasi Rp 27 Triliun)

Halim pun menilai langkah pemerintah kurang tepat jika meminta para wajib pajak, utamanya pengusaha, untuk menginvestasikan dana repatriasi mereka secara langsung. "Tidak harus secara langsung, itu salah kaprah," ujarnya.

Seperti diketahui, program pemgampunan pajak terakhir pada Maret lalu. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, komitmen repatriasi selama sembilan bulan berlangsungnya program itu mencapai Rp 146,6 triliun. Adapun, hingga akhir Maret, sebanyak Rp 128,3 triliun sudah masuk ke dalam negeri. (Baca juga: Politik Memanas, Pemerintah Jaga Realisasi Repatriasi Tax Amnesty)

Jelang berakhirnya program tersebut, Presiden Joko Widodo sempat meminta kalangan pengusaha agar tidak-ragu-ragu dalam menginvestasikan dana repatriasinya. Hal tersebut disampaikannya lantaran mayoritas dana repatriasi masing mengendap di perbankan.

Ia pun memaparkan baiknya kondisi ekonomi Indonesia dan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki iklim investasi. “Kalau masih ada yang pesimis, mau minta angka berapa lagi? Saya ajak, jangan pegang uang (saja) tapi investasikan. Ini saatnya percaya saya. Jangan sampai nanti yang ambil, manfaatkan peluang itu (investor) asing. Jangan salahkan saya,” ujarnya awal Maret lalu.

Artikel Terkait
"Dia (peserta pengampunan pajak) bisa balik nama (tanah dan bangunan), tapi harus membayar PPh," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Wajib pajak diminta untuk menyampaikan secara jujur seluruh hartanya, (maka) akan mendapatkan tarif normal dan tanpa sanksi administrasi."
“Jika diperlukan akan mengambil langkah hukum karena menurut kami penjualan Mutiara sudah sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Sekretaris LPS Samsu Adi.