Beberapa hal yang harus disiapkan pemerintah daerah adalah tidak lagi menerbitkan peraturan yang bisa menghambat operasi. Kemudian ikut aktif mengurus perizinan yang ada di daerah.
Migas
Dok. Chevron

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Pemerintah Provinsi Riau bersiap diri untuk ikut mengelola Blok Rokan setelah kontrak berakhir. Alasannya ketika blok tersebut habis, 10 persen hak kelola blok tersebut akan diserahkan ke pemerintah daerah.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan setelah kontrak habis di 2021, Blok Rokan akan tergolong blok baru. Jadi mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016, pemerintah daerah berhak mendapatkan hak kelola (participating interest/PI) sebesar 10 persen.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

(Baca: Chevron Dapat Perpanjang Kontrak Blok Rokan Asal Pakai Gross Split)

Adapun beberapa hal yang harus disiapkan pemerintah daerah adalah tidak lagi menerbitkan peraturan yang bisa menghambat operasi. Kemudian ikut aktif mengurus perizinan yang ada di daerah. “Sehingga saling menguntungkan antara kontraktor dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” kata Arcandra dikutip dari situs Direktorat Jenderal Migas, Senin (19/6).

Mengenai kontraktor yang akan menggarap Blok Rokan, pemerintah masih melakukan evaluasi pengelolaan. Yang pasti, siapapun yang menjadi pengelola Blok Rokan setelah 2021, produksi migas tidak boleh turun dan harus memberikan bagi hasil yang lebih baik bagi Pemerintah. Selain itu, harus mampu memberikan bagi hasil yang lebih menguntungkan Pemerintah.

Grafik: Produksi Minyak Blok Rokan 2007-2015
Produksi Minyak Blok Rokan 2007-2015

Di sisi lain, Pemerintah juga telah dua kali memanggil Chevron Indonesia dan meminta segera memberikan kepastian perpanjangan. Meski dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004, kontraktor dapat mengajukan perpanjangan kontrak  paling lambat dua tahun sebelum  berakhir, Kementerian ESDM ingin proses itu lebih cepat sehingga memiliki waktu mengevaluasi blok itu.

(Baca: Pemerintah Dua Kali Surati Chevron Pertanyakan Nasib Blok Rokan)

Chevron telah mengelola Blok Rokan sejak 1971 dengan luas wilayah 6.264 kilometer (km) persegi. Blok Rokan merupakan salah satu penyumbang produksi minyak terbesar di Indonesia.

Sepanjang kuartal I tahun 2017, Blok Rokan menyumbang sekitar 28 persen total produksi minyak nasional. Tiga bulan pertama tahun ini, blok ini memproduksi masih mampu minyak sebanyak 230.170 barel per hari (bph).

Artikel Terkait
"Exxon minta US$ 121 juta di struktur Jambaran Tiung Biru," kata Syamsu.
Jadi apabila kebutuhan dalam negeri sudah berlebih, produk kilang itu bisa diekspor. “Mitra-mitra kami ini fair, jika kekurangan ya tidak apa-apa offtaker,” kata Arief.
"Untuk dua aset yang di Rusia sulit untuk dilakukan closing karena perbedaan valuasi yang cukup besar antara hasil perhitungan kami dengan Rosneft," kata Syamsu.