Pembahasan RUU Buntu, KPU Siapkan Dua Versi Tahapan Pemilu 2019
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan dua draf Peraturan KPU tentang Tahapan Pemilu. Keduanya disiapkan sebagai bahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, dua versi tersebut dibuat guna mengantisipasi pembahasan RUU Pemilu yang tak kunjung rampung. Arief menuturkan, dua draf tersebut dibuat agar setelah pembahasan RUU Pemilu di DPR rampung, pihaknya bisa langsung menggodok teknis kepemiluan lebih cepat.
Menurutnya, tahapan kepemiluan akan mulai dilaksanakan pada Agustus 2017 mendatang. "Kami mau dua-duanya kami siap. Ini antisipasi saja supaya begitu diambil putusan jalan langsung," ucap Arief di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (19/6).
Arief menjelaskan, dua versi tersebut mengatur semua teknis tahapan kepemiluan. Dari keduanya, lanjut Arief, tak ada perbedaan yang signifikan. Arief mencontohkan, perbedaan di kedua draf tersebut seperti pada masa pemutakhiran data pemilih dan tahapan kampanye. Kendati tak berbeda jauh, kedua draf itu punya implikasi yang cukup besar terhadap aturan-aturan turunannya.
(Baca juga: RUU Pemilu Buntu, Pansus DPR Siapkan Tiga Skenario)
"Beberapa catatan itu pasti membuat beda karena itu berimplikasi dengan yang PKPU lain. Aturan itu juga akan kita susun berdasarkan tahapan ini, mana yang prioritas, mana kemudian yang bisa diselesaikan belakangan," tambahnya.
Adapun pembahasan RUU Pemilu masih mengalami deadlock. Pemerintah dan DPR belum ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold). Sebab, Pemerintah menginginkan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen, yakni 20 persen kursi dan 25 persen suara nasional.
Sementara, suara fraksi di DPR terbelah menjadi tiga, yakni mengikuti pemerintah, 0 persen, dan 10-15 persen. PDI Perjuangan, Nasdem, dan Golkar memilih opsi 20-25 persen seperti pemerintah. PKB, PPP, Hanura, PAN, dan PKS memilih opsi 10-15 persen. Adapun Demokrat dan Gerindra memilih opsi 0 persen.
Permasalahan ambang batas pencalonan presiden sebenarnya disebabkan oleh adanya perbedaan tafsir konstitusional. Pemerintah berpendapat, opsi ambang batas sebesar 20-25 persen dipilih sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.
(Baca juga: DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Penurunan Anggaran Polri 2018)
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, Jokowi meminta opsi tersebut guna meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dia membantah tudingan jika opsi ambang batas calon presiden tersebut diarahkan agar hanya terdapat calon tunggal saat Pilpres 2019.
Menurut Tjahjo, ambang batas sebesar 20-25 persen telah terbukti pada 2009 dan 2014 tidak menghasilkan calon tunggal. "Jadi kalau ada yang bilang akan mengarah ke calon tunggal, enggak mungkin," kata Tjahjo.
Sementara itu, partai pemilih opsi ambang batas pencalonan Presiden 0 persen seperti Gerindra menilai tahapan Pemilu 2019 tidak memungkinkan adanya ambang batas. Pasalnya, pemilu Presiden dan legislatif dilaksanakan secara serentak.
"Kami tetap 0 persen disebabkan soal yang kami yakini karena pemilunya serentak maka tidak dimungkinkan ada ambang batas," ujar Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria.
(Baca juga: Blokir Tak Efektif, Menkominfo Harap Fatwa MUI Berantas Hoax)
Menurut Riza, pemerintah tak memahami Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait pemilu serentak jika tetap menggunakan ambang batas pencalonan Presiden. Dia pun menyayangkan sikap pemerintah yang tetap bersikeras menginginkan ambang batas sebesar 20-25 persen.
Pembahasan RUU Pemilu ditunda hingga tanggal 10 Juli 2017. Ketika itu, pembahasan RUU Pemilu harus mencapai keputusan tingkat Pansus. "Kami akan selesaikan di masa sidang ini tanggal 29 Juli. Disepakati di Paripurna tanggal 20 Juli," ucap Riza.
