“Kami sih enggak ada masalah (kalau harga BBM naik). Cuma yang bolak-balik jadi masalah adalah daya beli masyarakat,” kata Ketua Apindo Haryadi Sukamdani.
BBM solar AK
Petugas pengisian bahan bakar melayani pembeli di sebuah SPBU di Jakarta. Arief Kamaludin|KATADATA

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak mempersoalkan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat terjaga pasca kenaikan harga.

“Kami sih enggak ada masalah (kalau harga BBM naik). Cuma yang bolak-balik jadi masalah adalah daya beli masyarakat,” kata Ketua Apindo Haryadi Sukamdani kepada Katadata, akhir pekan lalu (18/6). (Baca juga: Pertamina Rugi Rp 9,2 Triliun Jual Premium dan Solar Sejak Awal 2017)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Menurut Hariyadi, kenaikan harga BBM bakal memperbesar biaya distribusi. Alhasil, harga barang meningkat. Namun, bila pemerintah mampu menjaga daya beli mayarakat semestinya belanja tidak menurun sehingga membuat kinerja industri tertekan.

Ia pun memahami, kenaikan harga BBM harus dilakukan agar Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak ‘jebol’ oleh biaya subsidi yang membengkak. Bila biaya subsidi terlalu besar, ia khawatir anggaran untuk pembangunan infrastruktur justru menurun. Padahal, hal tersebut bisa mendorong ekspansi industri.

Sejauh ini, ia menilai daya dorong pengusaha untuk berekspansi belum terlihat. Hal itu mengacu pada penjualan industri retail yang secara tahunan tercatat menurun 20 persen pada kuartal I 2017, dari sebesar Rp 40 triliun pada periode sama tahun lalu. 

Haryadi pun mengusulkan agar pemerintah menekan biaya lainnya, supaya kenaikan harga BBM tak terlalu memukul industri. Penurunan biaya yang dimaksud yakni terkait bongkar muat barang di pelabuhan. Alasannya, meski waktu bongkar muat menurun, tapi biayanya menjadi mahal. (Baca juga: Ekonom Proyeksi Beragam Kenaikan Harga BBM Pasca Lebaran)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menduga adanya permainan yang membuat biaya bongkar muat menjadi mahal. “Dwelling time turun, tapi kami belum puas karena kami cek cost-nya (biayanya) tinggi. Sepertinya ada permainan. Saya akan lihat struktur cost-nya, supaya tahu mana yang harus dikurangi,” kata dia.

Di sisi lain, Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan berpendapat, suka tidak suka, kenaikan harga BBM pasti mempengaruhi daya beli masyarakat. Maka itu, pemerintah perlu menambah bantuan langsung tunai untuk menjaga daya beli masyarakat miskin. “Mau nggak mau itu terefleksikan ke dalam konsumsi. Tapi kami melihat ada perubahan yang tidak terlalu jauh,” ujar Anton.

Artikel Terkait
KPPOD memperkirakan putusan MK yang mencabut kewenangan membatalkan peraturan daerah, akan mengganggu paket kebijakan deregulasi yang dicanangkan Presiden Jokowi.
Apindo meminta pemerintah daerah melibatkan pengusaha dalam membahas rancangan peraturan daerah terkait ekonomi dan bisnis. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah lahirnya perda bermasalah.
"Pengusaha kita masih di bawah 1 persen dari total jumlah penduduk, target kami bisa sampai 3 persen lah," kata Ketua Komisi XI DPR Melchias Mekeng