Defisit Anggaran Bengkak Rp 40 Triliun, Pemerintah Tambah Utang
Kementerian Keuangan tengah berancang-ancang untuk mencari tambahan utang. Alasannya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 berpotensi membengkak sekitar Rp 36 triliun hingga Rp 40 triliun.
Pembengkakan defisit tersebut mengacu pada pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa defisit anggaran kemungkinan mencapai 2,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau berkisar Rp 367 triliun hingga Rp 400 triliun tahun ini. Jumlah tersebut naik dari target awal yang sebesar 2,41 persen dari PDB atau sekitar Rp 300,2 triliun. (Baca juga: Sri Mulyani Tambah Belanja Rp 10 Triliun, Defisit Anggaran Jadi 2,6%)
Direktur Strategis dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Scenaider Clasein H. Siahaan mengatakan, instansinya berencana menambah utang sebesar US$ 1 milliar atau setara Rp 13,3 triliun. Penambahan utang bisa melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau menarik pinjaman luar negeri dari lembaga pembiayaan internasional.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan penerbitan SBN bruto sebesar Rp 686,5 triliun tahun ini. Selain SBN berdenominasi rupiah, pemerintah juga menargetkan penerbitan empat SBN berdenominasi valuta asing (valas) alias global bond. Untuk global bond, tersisa satu yang belum terbit yakni berdenominasi Euro (Euro Bond).
Menurut Schneider, kemungkinan besar, pemerintah akan menaikkan target indikatif yang ingin dicapai dari Euro Bond tersebut untuk antisipasi pembengkakan defisit anggaran. "Kalau demand-nya (permintaannya) banyak ya bisa kami pertimbangkan juga untuk bisa naik. Tapi kami lihat nanti lah," kata dia.
Rencananya, Euro Bond tersebut akan diterbitkan Juli mendatang. Untuk itu, DJPPR Kemenkeu akan berkunjung ke Eropa guna bertemu dengan para investor. (Baca juga: Efek Peringkat S&P, Pemerintah Hemat Biaya Utang Lebih Rp 1 Triliun)
Untuk pinjaman luar negeri, Scenaider mengatakan sudah tersedia komitmen pinjaman sebesar US$ 500 juta. Jumlah tersebut berasal dari beberapa lembaga pembiayaan multilateral, di antaranya Asian Development Bank (ADB). Pinjaman tersebut bisa dicairkan untuk menutup defisit anggaran.
Jika masih kurang, ia menyebutkan sudah ada beberapa calon pemberi pinjaman (lender) di antaranya dari World Bank, AFD (Agence Française de Développement), dan bank pembangunan asal Jerman KfW bank. "Itu kami lihat nanti siapa yang bisa," tutur dia.
Meski begitu, untuk merealisasikannya, instansinya tentu masih akan menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.
