Mengadu ke Jokowi, Bos BEI Minta Freeport dan Amman Masuk Bursa
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan, saat ini ada 52 perusahaan yang separuh pendapatannya berasal dari Indonesia, namun malah melantai di bursa saham luar negeri. Dua di antara perusahaan itu adalah PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (dahulu bernama PT Newmont Nusa Tenggara).
Tito pun mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Presiden telah minta daftarnya dan saya berikan ke beliau," kata Tito di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (4/7).
Ia menyatakan, 52 perusahaan tersebut meliputi berbagai sektor usaha, mulai dari properti, hingga kelapa sawit. Adapun, total nilai kapitalisasi pasarnya ditaksir di atas Rp 400 triliun.
(Baca juga: Freeport Tolak Skema Perpanjangan Operasional Versi Pemerintah)
Tito sengaja melapor kepada Jokowi agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat didorong untuk mencatatkan saham di BEI. Contohnya, Freeport Indonesia yang pendapatan besarnya berasal di Indonesia patut melantai di bursa efek lokal. Sedangkan untuk Newmont, dirinya mengatakan perusahaan tersebut telah sepakat untuk segera mencatat perdagangan saham di BEI.
"Ada yang minta waktu sebulan, ada yang enam bulan, ada yang sudah menyerah. Yang agak sulit dua perusahaan," kata Tito tanpa menyebut identitas perusahaan tersebut.
Tito juga menjelaskan saat ini dirinya telah berbicara dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan relaksasi bagi perusahaan yang telah terdaftar di bursa saham luar negeri. Hal ini agar korporasi tersebut dengan cepat mencatat perdagangan perdana sahamnya di institusi yang dia pimpin.
"Usaha kami adalah fasilitasi karena yang dilihat hal itu dengan aktivasi," ujarnya.
(Baca juga: Jokowi Libatkan Wapres JK Bahas Rencana Reshuffle Kabinet)
Sedangkan Jokowi sendiri juga mengatakan akan mengundang perusahaan yang melantai di bursa saham luar negeri namun berproduksi di Indonesia. Hal ini agar mereka paham bahwa sepatutnya mereka melantai di bursa tempat perusahaan tersebut berproduksi.
"Kami tidak memaksa, tapi akan diundang secara baik-baik," kata Jokowi.
