"Saya tidak pernah dengar malah (rencana reshuffle). Baca di koran saja."
Darmin Nasution
Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku tidak tahu-menahu perihal rencana perombakan (reshuffle) kabinet jilid IV yang akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Ia pun terlihat santai menanggapi kabar yang disebut-sebut turut menyeret namanya tersebut.

Meski tidak mengetahui rencana perombakan dan pergeseran posisi menteri, Darmin mengaku pernah membaca hal tersebut di sebuah media massa. "Saya tidak pernah dengar malah (rencana reshuffle). Baca di koran saja," katanya usai menjadi pembicara di acara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Jakarta, Rabu (12/7). "Tapi memang saya tidak mengerti soal itu (reshuffle)," kata Darmin sambil tertawa.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan mengomentari kabar perombakan kabinet tersebut. Ia pun hanya tersenyum ketika ditanyai perihal kabar itu.

Kalla meminta wartawan menanyakan kepada yang lebih berwenang, yakni Presiden Joko Widodo. "Tanya beliau saja," katanya. (Baca: Muliaman, Yahya Staquf, Moeldoko Disebut Bakal Masuk Kabinet)

Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, Jokowi telah merampungkan proses perombakan kabinet pada awal pekan ini. Pembahasannya melibatkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak bulan puasa dan sejumlah ketua partai politik pendukung pemerintah pada masa libur lebaran akhir Juni lalu.

Selanjutnya, Presiden akan segera mengumumkan keputusannya tersebut. "Tergantung Presiden waktunya. Tapi, biasanya Hari Rabu, atau bisa juga Kamis," kata sumber tersebut, Selasa (11/7). (Baca: Reshuffle Kabinet, Jokowi Ganti dan Kocok Ulang Posisi Strategis)

Salah satu kursi menteri yang disebut-sebut terkena reshuffle adalah Menteri Korrdinator Bidang Perekonomian. Informasinya,  Darmin akan diganti oleh Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

“Ada opsi menempatkan Menteri Luhut di Menko Polhukam, tapi sepertinya akan menjabat Menko Perekonomian,” kata sumber Katadata di pemerintahan. Ada pula opsi mendapuk Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merangkap jabatan Menko Perekonomian.

Perombakan kabinet juga menyasar beberapa kursi menteri. Di antaranya, Menteri BUMN Rini Soemarno yang dikabarkan akan digeser ke posisi Kepala Staf Presiden (KSP). Lantaran pergeseran tersebut, Teten Masduki juga disebut-sebut dirotasi menempati kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Teten menggantikan Asman Abnur, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tyang terdepak dari jabatan karena partainya dinilai kerap berseberangan dengan langkah pemerintah.

Selain orang-orang di lingkaran dekat Presiden, perombakan kabinet juga menimpa beberapa menteri. Di antaranya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yang kabarnya akan diganti oleh Yahya Cholil Staquf, Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Wajah baru yang kabarnya juga akan masuk ke jajaran kabinet, yakni Muliaman Hadad. Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan berakhir masa jabatannya bulan ini tersebut akan didapuk menjadi Menteri Koperasi dan UKM, menggantikanAnak Agung Gede Ngurah Puspayoga. "Ada juga kemungkinan Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti) terkena (reshuffle)," kata sumber tersebut.

Sedangkan beberapa nama beredar sebagai pengisi kursi Menteri BUMN yang ditinggalkan Rini Soemarno. Kandidat terkuatnya adalah Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Alhasil, kursi yang ditinggalkan Jonan akan ditempati Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Artikel Terkait
"Sekarang kan 60 persen (BUMN) : 40 persen (Tiongkok/Cina). Presiden tadi bilang mengapa tidak 10 persen untuk (BUMN) Indonesia lalu 90 persen Tiongkok untuk memperkecil risiko," kata Basuki
Perpanjangan moratorium gambut molor dua bulan sejak habisnya masa berlaku Instruksi Presiden yang terakhir.
Apabila para menteri setuju, Jokowi akan mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) sebagai bekal pembahasan RUU ini dengan DPR.