"Apakah akan tercapai? Kami akan coba semaksimal mungkin," kata Sri.
Sri Mulyani Ken
Arief Kamaludin | Katadata

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan target rasio pajak sebesar 16% pada 2019 mendatang, hampir tidak mungkin tercapai. Namun, dia masih enggan mengubah target tersebut, agar bawahannya tetap bekerja keras untuk mengejarnya.

Rasio pajak saat ini masih mencapai 10,3%. Demi mengejar target 16%,  menurut Sri, Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan sejumlah reformasi. Beberapa di antaranya adalah perbaikan sistem teknologi informasi hingga melakukan ekstensifikasi pajak.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

(Baca: Penerimaan Seret, Sri Mulyani Bidik Rasio Pajak Cuma Naik 1 Persen)

"Apakah akan tercapai ? Kami akan coba semaksimal mungkin," kata Sri Mulyani dalam acara Joint International Monetary Fund (IMF) - Indonesia High Level Conference di Jakarta, Rabu (12/7).

Target itu menurutnya berhubungan dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar ekonomi lebih inklusif dan berkeadilan. Masalahnya, untuk menaikkan rasio pajak tanpa membuat ekonomi terbebani merupakan suatu tantangan lain.

"Makanya adanya reformasi perpajakan sangat penting," katanya. (Baca: Kemenkeu Siapkan Lima Langkah Reformasi Perpajakan)

Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah saat ini adalah melaksanakan program pengampunan pajak (tax amnesty). Sri juga mengatakan momentum lainnya adalah kesepakatan pertukaran data informasi keuangan untuk perpajakan atau Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, yang biasa disebut AEOI.

"Saya juga berharap IMF dan Bank Dunia dapat menjadi wasit bagi praktik perpajakan yang adil," kata Sri.

Sementara Deputi Direktur Pelaksana IMF Mitsuhiro Furusawa mengatakan meski target rasio pajak ini terhitung ambisius, IMF akan tetap mendukung penuh langkah pemerintah Indonesia. Apalagi banyak negara Asia yang masih menghadapi tantangan dalam mengumpulkan pajak.

"Ada beberapa opsi dan kami mendukung penuh langkah Indonesia," kata Furusawa. (Baca: Sri Mulyani: Pajak dan Kematian Tak Bisa Dihindari di Dunia)

Artikel Terkait
"Beliau adalah pejabat yang memulai reformasi di Bank Dunia menjadi lebih baik," kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim.
"Dari sisi confidential, kami juga akan melihat bisa disamakan dengan Undang-Undang Tax Amnesty yang akan membuat pencegahan aparat yang abuse," kata Sri
Proyeksi kenaikan rasio pajak mengacu pada kenaikan rasio pajak AS pasca menerapkan Undang-Undang Kepatuhan Pajak Warga Asing atau Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) pada 2009.