Menteri Sri melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, PPATK, KPK, hingga Kantor Staf Presiden dalam membahas pembentukan Satgas Penertiban Impor Berisiko Tinggi
Narkoba
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memantau hasil pencegahan penyelundupan narkoba oleh BNN dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat jajaran Direktorat Bea dan Cukai selama ini sering beralasan ada institusi lain yang kerap menjadi 'pelindung' atau beking beberapa perusahaan yang melakukan impor, terutama impor berisiko tinggi. Hal ini menyulitkan Ditjen Bea Cukai melakukan pengawasan impor dan membuka peluang penyelundupan.

Untuk itu, Sri menggelar rapat koordinasi program penertiban impor berisiko tinggi pada Rabu ini (12/7). Rapat tersebut bagian dari rencana pembentukan Satuan Tugas Penertiban Impor Berisiko Tinggi yang digagas belum lama ini. Dia juga menggandeng jajaran penegak hukum dalam pembentukan satgas ini.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Dalam rapat tersebut hadir pula Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal (Polisi) Tito Karnavian, Jaksa Agung M. Prasetyo, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisisi Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Badaruddin, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, hingga Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki.

"Tidak ada lagi alasan Polri jadi beking, TNI jadi beking, lalu takut ditangkap jaksa," kata Sri usai rapat koordinasi tersebut di Gedung Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta, Selasa (12/7). (Baca: Bea Cukai Klaim Jumlah Penindakan Naik 30 Persen Pada 2016)

Sri bahkan mengancam akan memecat Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi jika masih beralasan dalam mengawasi barang impor yang berisiko tinggi. Menurutnya, jumlah barang impor berisiko ini hanya 4,7 persen, tapi dapat merusak tatanan ekonomi dan menciptakan ketidakadilan persaingan usaha.

"Jadi nanti (Dirjen) kami taruh di lapangan, kami teriaki dulu, (apabila masih beralasan yang sama) baru dipecat," katanya setengah berseloroh.  (Baca: Bea Cukai Tindak 9 Ribu Kasus, Terbanyak Penyelundupan Tekstil)

Heru Pambudi juga mengatakan beberapa barang impor yang dapat dikatakan berisiko tinggi adalah produk elektronik hingga tekstil. Impor berisiko tinggi ini memiliki peluang penyelewengan besar sehingga dapat mengakibatkan peredaran barang ilegal. Hal ini dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat serta penerimaan negara yang tidak optimal.

Untuk menjaga tata kelola ekspor dan impor, Tito mengatakan akan kembali mengandalkan unit reserse kriminal khusus (Reskrimsus) yang baru selesai menjaga stabilitas harga pangan pada Ramadan lalu. "Lalu ada Polisi Perairan (Polair) serta para Kapolres di pelabuhan besar yang akan terlibat," ujarnya.

(Baca: Enam Bulan Berlalu, Penerimaan Bea Cukai Baru Sepertiga dari Target)

Sementara Gatot berharap dengan adanya sinergi banyak lembaga, potensi rusaknya ekonomi negara karena barang impor berisiko ini akan dapat diminimalisasi. Dia juga berpendapat dengan tertibnya pengawasan, maka akan berpengaruh kepada penurunan waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time) di pelabuhan.

"Kalau tidak di-manage, mungkin akan menghancurkan ekonomi kita. Karena mungkin bisa saja kalah bersaing (akibat keberadaan barang-barang selundupan)," kata Gatot.

Artikel Terkait
Karena dibantarkan, masa tahanan Setya Novanto tak berkurang selama menjalani perawatan di rumah sakit.
Polisi juga telah memeriksa Kontributor Metro TV Hilman Mattauch sebagai saksi dalam kecelakaan yang menimpa Setya Novanto.
"Dia (peserta pengampunan pajak) bisa balik nama (tanah dan bangunan), tapi harus membayar PPh," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.