Jelang Reshuffle Kabinet, Kursi Tim Ekonomi Kembali “Digoyang”
Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan (reshuffle) kabinet jilid IV, kabarnya menyasar banyak kursi menteri. Sejumlah jabatan strategis di bidang ekonomi tak luput dari pergantian.
Informasi yang dihimpun Katadata menyebutkan, perubahan di tim ekonomi bahkan kemungkinan akan terjadi pada pucuk pimpinan di Kementerian Koordinator Perekonomian yang kini dijabat oleh Darmin Nasution. Sejumlah usulan nama muncul untuk mengisi posisi itu.
Nama yang santer disebut-sebut adalah Luhut B. Pandjaitan yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Menurut sumber, Presiden sudah membahas bidang jabatan baru tersebut dengan Luhut pada pekan lalu.
Opsi lainnya adalah merotasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi Menko Perekonomian. “Atau (skenario lainnya) Menteri Keuangan merangkap Menko,” kata sumber tersebut, Rabu (12/7). (Baca: Muliaman, Yahya Staquf, Moeldoko Disebut Bakal Masuk Kabinet)
Luhut mengaku tidak tahu soal rencana perombakan kabinet yang akan dilakukan Jokowi. "Tanya Presiden kalau itu. Saya tidak tahu," katanya, Rabu kemarin (12/7). Di tempat terpisah, Sri Mulyani tidak berkomentar apapun perihal kabar tersebut.
Sedangkan Darmin menanggapi santai kabar pergantian itu. Ia mengaku tidak mengetahui perihal rencana reshuffle yang kabarnya akan diumumkan dalam waktu dekat ini.
"Saya tidak pernah dengar malah (rencana reshuffle). Baca di koran saja. Tapi memang saya tidak mengerti soal itu," katanya sembari tertawa, usai menghadiri acara seminar di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (12/7).
Namun, masih belum terang penyebab adanya rencana mengganti atau menggeser Darmin dari kursi Menko Perekonomian. Padahal, dia selama ini dianggap sebagai sosok ekonom senior dengan jam terbang tinggi. Alhasil, Darmin disegani di kalangan pelaku pasar dan bisnis.
Apalagi, Darmin baru masuk kabinet dan memangku jabatan tersebut setelah reshuffle gelombang pertama tahun 2015. (Baca: Reshuffle Kabinet, Jokowi Ganti dan Kocok Ulang Posisi Strategis)
Pos di bidang ekonomi yang juga dikabarkan terkena reshuffle adalah Menteri BUMN. Informasinya, Rini Soemarno akan digeser ke pos lain yaitu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Alasannya, hubungan Rini dengan partai utama pendukung pemerintah yaitu PDI Perjuangan, tidak harmonis.
Tak cuma itu, sejak 1,5 tahun terakhir, Rini tidak bisa menghadiri rapat dengan DPR berdasarkan hasil keputusan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kinerja pemerintah dan Kementerian BUMN.
Calon kuat pengganti Rini adalah Ignasius Jonan, yang kini menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Alhasil, kursi yang ditinggalkan Jonan akan ditempati Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
Namun, beredar pula nama calon lain Menteri BUMN yaitu Sakti Wahyu Trenggono. Nama pengusaha telekomunikasi yang dikenal dekat dengan PDI Perjuangan dan mantan petinggi PAN ini memang kerap disebut-sebut sebagai calon Menteri BUMN saat awal pembentukan kabinet Oktober 2014 dan reshuffle tahun 2015.
Selain itu, beredar juga dua nama menteri yang akan digeser untuk menduduki kursi Menteri BUMN. Mereka adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eko Putro Sandjojo.
Ekonom dari Universitas Gadjah Mada Tony A. Prasetiantono tidak sepakat menanggapi kabar perombakan tim ekonomi tersebut. Menurut dia, tim utama ekonomi (Menteri Koordinator-Menteri Keuangan-Menteri PPN/Kepala Bappenas) saat ini sudah tepat sehingga tidak perlu diganti.
Lebih rinci dia menilai, Sri Mulyani sudah tepat sebagai Menteri Keuangan meski saat ini terjadi kekurangan penerimaan pajak. “Bahwa terjadi shortfall pajak itu bukan karena dia tidak punya inisiatif, tetapi situasi sekarang memang banyak kendala untuk menaikkan rasio pajak,” kata Tony.
(Baca: Reshuffle Jilid IV, Jokowi Timang Rombak Lingkaran Terdekatnya)
Meski begitu, kebijakan pengampunan pajak dan keterbukaan informasi keuangan yang dijalankan Sri Mulyani akan menjadikan basis pajak membaik di masa depan. “Itu memang perlu waktu, tidak bisa seketika. SMI (Sri Mulyani) harus diberi kesempatan untuk meneruskan pekerjaannya. Bahwa kini fiskal tertekan, itu iya. Tapi saya masih percaya pada kemampuannya,” ujar Tony.
Apalagi, Tony tidak melihat figur yang lebih mumpuni untuk menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. “Mau diganti siapa? Saya tidak melihat figur yang tepat untuk posisi vital ini.”
Di sisi lain, Tony menilai Darmin sebenarnya sudah berbuat banyak sebagai Menko Perekonomian lewat berbagai produk deregulasinya. “Namun mungkin beliau kurang artikulatif dalam menyampaikan pesan, sehingga kesannya Menko tidak berkinerja baik,” ujarnya.
Adapun, terkait posisi Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Tony melihat mereka baru menjabat dan masih ada harapan untuk diarahkan Presiden. “Mendag cukup sukses menjinakkan inflasi selama lebaran, meski hal itu juga tertolong oleh lesunya daya beli.”
