Pedagang gula dilarang membebankan PPN yang harus ditanggungnya pada petani.
Lahan pertanian kebun tebu
Lahan pertanian tebu milik PG Subang, RNI, di kawasan Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Arief Kamaludin/ Katadata

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak hari ini mengundang Asosiasi Petani Tebu untuk membahas pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen gula. Hasilnya, petani tebu dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun tidak akan dikenai PPN.

Semua permasalahan telah disampaikan kepada kami dari petani tebu dan asosiasi, dan telah menghasilkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugeasteadi di kantornya, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Ada dua keputusan yang dihasilkan dalam rapat tiga jam itu. Pertama, petani tebu beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun tidak akan dikenai PPN, sebab mereka tidak bisa disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu, menurut Undang-undang Perpajakan, pedagang pun tak dapat membebankan PPN yang harus ditanggungnya ke petani.

(Baca: Mendag Tolak Rencana Sri Mulyani Kenakan PPN 10% Bagi Petani Tebu)

Kedua, Direktorat Jenderal Pajak akan mengusulkan penetapan gula petani sebagai barang kebutuhan pokok hasil pertanian, sama seperti beras. Masuknya gula dalam daftar kebutuhan pokok hasil pertanian berarti pemanis makanan ini bukan lagi barang kena pajak, termasuk PPN.

Sebelumnya, dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang menetapkan gula termasuk kelompok barang kebutuhan pokok hasil industri (bukan pertanian) serta Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pengujian UU PPN Nomor 42 Tahun 2009.

Grafik: Luas Lahan dan Produksi Tebu Nasional 2016

Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) pun menyambut keputusan ini. Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen menyebutkan bahwa ketentuan Dirjen Pajak akan berlaku mulai pekan depan. Dia menekankan, pedagang tidak perlu takut untuk membeli gula dari petani karena tidak akan dikenakan PPN.

Soemitro mengatakan, keputusan ini bisa mendorong produksi tebu dalam negeri supaya bisa meningkat. "Kami akan giatkan gula kami dengan demikian indonesia akan menuju swasembada gula nasional," ujarnya.

(Baca: Asosiasi Petani Tebu Tagih Janji Sri Mulyani soal Pembebasan PPN 10%)

Sementara Ketua Dewan Pembina APTRI Arum Sabil menyebut produksi yang menurun pada tahun lalu akan membuat dikenakannya PPN 10 persen semakin berat. "Tahun yang lalu kami rugi karena biaya produksi yang kami harus bayar meningkat," kata Arum.

Dia menjelaskan ada tiga hambatan produksi gula, yaitu modal kerja, bibit unggul, dan infrastruktur pengairan. Hasilnya, setiap petani tebu di Indonesia yang hanya memiliki dua hektare lahan cuma bisa menghasilkan maksimal Rp 54 juta pada 2016.

Michael Reily
Artikel Terkait
Sementara pedagang beras bisa meraup untung rata-rata Rp 300 juta per tahun, petani padi hanya mendapat Rp 1-2 juta per tahun.
“Hingga saat ini kami masih menunggu arahan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.”
Setelah masa berlakunya habis, pemerintah akan mengevaluasi efektivitas Harga Eceran Tertinggi (HET) gula.