Buka Rekening WNI, Singapura Minta Revisi Perjanjian Pajak Berganda
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah bertemu dengan Menteri Urusan Hukum dan Keuangan Singapura Indranee Rajah. Pertemuan ini membahas beberapa hal, terkait kesepakatan pertukaran informasi data keuangan untuk kepentingan perpajakan (AEoI) dan upaya meningkatkan investasi Indonesia dan Singapura dengan merevisi perjanjian pajak berganda.
Sri menjelaskan Menteri Indranee menyampaikan bahwa Singapura telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreements (MCAAs) pada 2 Juni lalu di Belanda. MCAA adalah perjanjian multilateral yang memfasilitasi pertukaran informasi finansial dengan mekanisme yang berstandar dan efisien.
Indonesia masuk dalam daftar negara di MCAAs tersebut dan menandatangani perjanjian yang sama pada 3 Juni. “Artinya perjanjian AEOI itu sudah otomatis bisa dijalankan sesuai timeline-nya. Seperti diketahui AEOI Indonesia adalah untuk 2018,” kata Sri usai bertemu Menteri Indranee di sela acara International Tax Conference di Jakarta, Rabu (12/7).
(Baca: Teken Perjanjian, Singapura Akhirnya Siap Buka Data Rekening WNI)
Menurutnya, agar kesepakatan ini bisa terlaksana, Indonesia harus memenuhi beberapa kriteria, seperti legislasi primer dan sistem teknologi informasi (IT) yang mendukung. September mendatang, OECD (Organization for Economic Cooperation & Development) yang menggagas program ini akan memeninjau ulang semua aspek tersebut.
Jika telah memenuhi semua persyaratan, Indonesia bisa melakukan praktik AEoI dengan 101 negara dan yurisdiksi pajak, termasuk Singapura. “Artinya informasi (keuangan) akan diperoleh secara otomatis antara Indonesia dan Singapura. Itu berarti sangat penting sekali bagi Indonesia,” ujarnya.
Dia pernah memprediksi, ada sebanyak Rp 1.000 triliun lagi dana warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang belum terdata. Hampir 60 persen di antaranya atau sebesar Rp 600 triliun berada di Singapura. (Baca: Sri Mulyani Bidik Dana WNI Rp 1.000 Triliun, Singapura Siap Kerja Sama)
