Sejalan dengan penetapan tersangka terhadap Setya Novanto, KPK juga melakukan analisis, pendalaman, dan penanganan perkara terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP.
setya novanto
Ketua DPR Setya Novanto (kiri) memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Setelah menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tak akan berhenti mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2013.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, KPK masih terus memproses lebih lanjut berbagai pihak yang diduga memiliki peran dan menikmati aliran dana dalam kasus e-KTP. Pihak-pihak tersebut, kata Febri, seperti yang tertera dalam surat dakwaan, fakta persidangan, maupun surat tuntutan terhadap terdakwa Irman dan Sugiharto.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Itu cukup banyak yang disebutkan, tentu akan kami proses lebih lanjut," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7).

Febri menuturkan, sejalan dengan penetapan tersangka terhadap Novanto, KPK juga melakukan analisis, pendalaman, dan penanganan perkara terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Langkah yang sama dilakukan KPK ketika menangani para tersangka sebelumnya, yakni Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Secara paralel kami juga melakukan analisis, pendalaman, dan juga pengembangan penanganan perkara," kata Febri.

(Baca: Setya Novanto Jadi Tersangka Kasus Korupsi e-KTP)

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus e-KTP. Keempatnya, yakni mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Irman, mantan Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto, pengusaha yang berafiliasi dengan konsorsium pemenang tender e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan terakhir, Ketua DPR RI Setya Novanto.

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka karena diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Novanto diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket penetapan KTP elektronik tahun 2011-2012 pada Kemendagri.

KPK menduga Novanto melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong memiliki peran, baik dalam proses perencanaan dan pembahasan di DPR dan proses pengadaan barang jasa dalam proyek e-KTP. Novanto juga diduga telah mengkondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP melalui Andi Narogong.

"Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, korupsi e-KTP diduga sudah direncanakan dalam proses perencanaan yang terjadi dalam dua tahap, yaitu penganggaran dan proses pengadaaan barang dan jasa," ucap Agus.

(Baca: Usai Diperiksa Kasus Korupsi e-KTP, Setya Novanto Diteriaki Mahasiswa)

Atas perbuatannya, Novanto disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Selama persidangan e-KTP, nama Setya Novanto disebut berulang kali dalam surat dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa Irman dan Sugiharto. Jaksa menyebutkan Novanto bekerjasama dengan terdakwa untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun.

"Telah terjadi kerjasama yang erat dan sadar antara para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggaraini, Drajat Wisnu Setyawan, Isnu Edhi dan Andi Agustinus alias Andi Narogong," kata Ketua JPU Irene Putrie saat membacakan surat tuntutan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (22/6).

Selain Setya Novanto, dalam surat dakwaan dan tuntutan, jaksa KPK menyebut beberapa politikus yang diduga menerima aliran uang. Beberapa orang yang telah hadir di persidangan di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Mantan Ketua Demokrat Anas Urbaningrum, dan Mantan Ketua Komisi Pemerintahan DPR Chaeruman Harahap.

Selain itu pihak yang namanya disebut dalam dakwaan di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Tamsil Linrung, Miryam Haryani, Mantan Ketua DPR Marzukie Alie, anggota Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno.

Para politikus yang diduga menerima aliran dana e-KTP tersebut membantah telah menikmati dana korupsi e-KTP baik saat di persidangan atau ketika menjalani pemeriksaan di KPK. (Baca: Jadi Saksi di Pengadilan, Setya Bantah Mendalangi Korupsi Proyek e-KTP)

Artikel Terkait
Sebanyak sembilan fraksi sepakat Perppu Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan disahkan menjadi Undang-Undang. Perpu bakal dibawa ke rapat paripurna DPR.
Penyidik memeriksa Irvanto untuk mendalami sumber dana yang diduga digunakannya untuk diberikan kepada pihak lain.
"Uang utang (dari penerbitan SBN) dan pajak berkumpul jadi satu di kas negara. Enggak bisa katakan US$ 1 ke mana?" kata Sri Mulyani.