KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka setelah memproses informasi dari lebih 100 saksi di persidangan, dan mengajukan 6000 bukti di persidangan.
setya novanto
Ketua DPR Setya Novanto (tengah) memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.  Setya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2013, hari ini. 

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, jika Novanto berencana menggugat praperadilan,  KPK akan menghadapinya dengan menunjukkan bukti pendukung dalam penetapan tersangka di pengadilan.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Tidak ada kata untuk menolak. Kalau harus kami hadapi, nanti kami hadapi," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7).

(Baca: Setya Novanto Jadi Tersangka Kasus Korupsi e-KTP)

Agus menuturkan, penetapan tersangka Novanto telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka karena diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena kedudukannya.

"Sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket penetapan KTP elektronik tahun 2011-2012 pada Kemendagri," tutur Agus.

Lebih lanjut, juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka setelah memproses informasi dari lebih 100 saksi di persidangan, dan mengajukan 6000 bukti di persidangan. 

"Setelah dianalisis penuntut umum, kami meyakini ada bukti permulaan yang cukup sehingga kami meningkatkan statusnya," kata Febri.

KPK menduga Novanto melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong memiliki peran, baik dalam proses perencanaan dan pembahasan di DPR dan proses pengadaan barang jasa dalam proyek e-KTP. Novanto juga diduga telah mengkondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP melalui Andi Narogong.

"Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, korupsi e-KTP diduga sudah direncanakan dalam proses perencanaan yang terjadi dalam dua tahap, yaitu penganggaran dan proses pengadaaan barang dan jasa," ucap Agus.

Atas perbuatannya, Novanto disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

(Baca: Usai Diperiksa Kasus Korupsi e-KTP, Setya Novanto Diteriaki Mahasiswa)

Setya Novanto menjadi tersangka setelah KPK memeriksanya pada Jumat (14/7). Usai menjalani pemeriksaan, Novanto tidak banyak berkomentar. Dia mengatakan materi pemeriksaan seperti dalam persidangan kasus e-KTP. "Sama seperti fakta dalam persidangan saja," kata Novanto.

Penyidik, kata Novanto, hanya mengajukan sedikit pertanyaan. Namun, dia tak mau merinci berapa dan apa saja pertanyaan yang diajukan. "Cuma sedikit pertanyaan saja," kata dia.

Saat menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Kamis (6/4) lalau, Novanto membantah menerima jatah Rp 574,2 miliar atau 11 persen dari nilai proyek tersebut.

Setya juga membantah kedekatannya dengan Andi Narogong. Ia mengaku hanya dua kali bertemu Andi. Pertama kali pada tahun 2009 di restoran milik Setya.

Saat itu, menurut Setya, Andi tiba-tiba datang dan memperkenalkan diri sebagai pengusaha konveksi. Andi kemudian menawarkan kerjasama pembuatan atribut Partai Golkar. Pertemuan kedua tak lama berselang, juga dengan agenda serupa.

(Baca: Jadi Saksi di Pengadilan, Setya Bantah Mendalangi Korupsi Proyek e-KTP)

Artikel Terkait
Nama Idrus Marhan sebagai Plt Ketua Umum Golkar konon diusulkan oleh Setya Novanto sendiri.
Partai Golkar siapkan mekanisme pemilihan pengganti Setya Novanto.
“Tentunya harus ada langkah-langkah untuk penyelamatan partai,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga merupakan kader Golkar.