DPP Golkar Putuskan Tak ada Munaslub, Setya Novanto Tetap Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengadakan rapat pleno terkait penetapan tersangka Setya Novanto dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Rapat membuahkan tujuh keputusan yang di antaranya tidak mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mencari pemimpin baru.
"DPP tetap berketetapan untuk melaksanakan keputusan Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) pada Mei 2017, khususnya yang berkaitan bahwa tidak akan melaksanakan Munas Luar Biasa," kata Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid di Jakarta (18/7).
(Baca: Jadi Tersangka, Setya Novanto Tetap Bertahan sebagai Ketua DPR)
Dengan demikian, Setya Novanto tetap menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dalam menjalankan tugasnya, Novanto akan dibantu Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham dan Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid.
Keduanya nanti akan tetap berkoordinasi dengan Novanto terkait perkembangan kinerja partai. "Kerja partai secara operasional itu ditugaskan ke saya bersama Sekjen untuk melakukan fungsi-fungsi koordinasi di mana seluruh pekerjaan dibagi ke setiap fungsi," kata Nurdin.
