Kepercayaan Masyarakat Indonesia Terhadap Pemerintah Setara Swiss
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah menduduki peringkat pertama di dunia berdasarkan hasil survei Gallup World Poll (GWP). Ia melaporkan hasil survei ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasil ini juga membuat tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia setara setara dengan Swiss.
"Memang benar bahwa Indonesia menduduki ranking pertama dalam hal 'trust and confidence in national government' berdasarkan data Gallup," kata Sri dikutip dari siaran pers resmi Istana, Selasa (18/7).
Fakta bahwa Indonesia dan Swiss berada di posisi teratas dinilai sebagai hasil dari desentralisasi yang membawa pemerintah lebih dekat dengan masyarakat. (Baca juga: Sri Mulyani: Utang Kita Lebih Rendah Dibandingkan Malaysia & Thailand)
Sri mengatakan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor itu, di antaranya, masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat tanggap, adil serta mampu melindungi masyarakat dari risiko sekaligus memberikan pelayanan publik secara efektif.
Hasilnya, 80% responden menyatakan, pemerintah memenuhi berbagai indikator tersebut. Angka ini melonjak 28% dibandingkan tingkat kepercayaan 10 tahun lalu yang hanya mencapai 52%.
Angka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Di antaranya, tingkat kepercayaan masyarakat Amerika Serikat terhadap pemerintahnya sebesar 30%, Inggris 31%, Jerman 55%, dan Prancis 28%. (Baca juga: Jokowi Minta Korupsi, Kekerasan, dan Arogansi Polri Ditekan)
Tidak hanya negara yang tergabung dalam OECD, negara yang tak tergabung di dalamnya juga masih di bawah Indonesia. Di antaranya ada India dengan tingkat kepercayaan 73%, Brasil 26%, dan Afrika Selatan 48%.
"Kepercayaan terhadap pemerintah ini adalah pendorong efektivitas pemerintah dan pembangunan ekonomi, serta merupakan ukuran dari hasil kebijakan pemerintah," ujar Sri.
