Proyek LRT Jabodebek, DPR Terbelah Soal Pemberian PMN untuk KAI

Miftah Ardhian
19 Juli 2017, 15:08
Proyek LRT
ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
Pekerja menyelesaikan pembangunan proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (12/3). Pembangunan LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) terus dikebut demi target operasi 2019. Pemerintah nantinya akan mensubsi

Sebagian anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai skema pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero). Tambahan modal ini dibutuhkan untuk pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek). 

Ada beberapa anggota ada yang mendukung, tapi tidak sedikit pula yang menolak. Anggota Komisi VI DPR Abdul Wachid mengatakan seluruh proyek infrastruktur yang ada adalah perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan demikian, proyek-proyek tersebut harus berjalan apapun alasannya.

Advertisement

Namun, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas pendanaan proyek tersebut, khususnya LRT Jabodebek ini dengan mencari sumber anggarannya. Dia menilai perpindahan PMN KAI, yang seharusnya digunakan untuk merevitalisasi jalur dan kereta di Pulau Sumatera menjadi untuk LRT di Pulau Jawa, kurang tepat.

Menurutnya, masyarakat Sumatera lebih membutuhkan dana tersebut. "Saya tidak setuju PMN untuk Sumatera dipindahkan ke Jakarta," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (18/7).

(Baca: Pakai Skema KPBU, Proyek LRT Medan Siap Dibangun 2019)

Anggota Komisi VI lainnya, Bambang Haryo Soekartono, juga menyatakan menolak pemberian PMN kepada KAI untuk membangun LRT Jabodebek ini. Alasannya, harga tiket yang diperkirakan akan berada dikisaran Rp 12 ribu dan juga jalur yang menghubungan dari satu gedung ke gedung lainnya, dinilai tidak memiliki dampak positif terhadap masyarakat miskin.

Menurutnya, proyek yang dibangun di Jabodebek ini juga tidak termasuk dalam program pengentasan kemiskinan. "Proyek ini mengalihkan anggaran Sumatera dibawa ke sini (Jakarta). Padahal, di sana lebih membutuhkan untuk mengangkat ekonomi rakyat yang di bawah. Ini arahnya salah," ujar Bambang.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement