DPR Tolak Dana Pemindahan Ibu Kota Rp 7 M, Bappenas Lanjutkan Kajian

Desy Setyowati
24 Juli 2017, 18:39
Bambang Bappenas
Arief Kamaludin | Katadata

Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak usulan tambahan anggaran untuk kajian pemindahan ibukota di sebesar Rp 7 miliar dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP 2017). Komisi Keuangan menyampaikan penolakan saat rapat kerja Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Bappenas dengan Komisi Anggaran DPR.

Wakil Ketua Komisi Keuangan dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Achmad Hafisz Thohir menilai, rencana pemindahan ibu kota bukanlah hal mendesak yang harus dilakukan sekarang. Sehingga dia mengusulkan anggaran penerimaan yang masih rendah, lebih baik digunakan untuk mengurangi angka kemiskinan.

Advertisement

Achmad menyarankan rencana kajian sebaiknya dilakukan pada masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo yakni 2018-2019. "Kami kan minta itu dianggarkan di 2018 saja. Kalau kami bandingkan dengan persoalan yang dihadapi rakyat saat ini, itu jauh lebih penting untuk mengentaskan kemiskinan," tutur Achmad, Senin (24/7).

(Baca: DPR Setuju Tambah Anggaran Bappenas Untuk Kaji Pemindahan Ibukota)

Anggota fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno juga menilai, isu pemindahan ibukota bukan hal yang mendesak itu dilakukan. Dia mempertanyakan kembali keseriusan pemerintah melakukan kajian pemindahan ibu kota ini.

Padahal dalam rapat pada Selasa (11/7), Komisi Keuangan mendukung rencana kajian pemindahan ibu kota. Ketika itu Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengajukan tambahan anggaran Rp 26 miliar dengan rincian Rp 7 miliar akan digunakan untuk kajian rencana pemindahan ibukota negara.

Namun, anggaran tersebut tak dimasukan dalam alokasi APBNP-2017 sehingga tak menjadi bagian dalam rencana kerja dan anggaran K/L tahun 2017.

Halaman:
Editor: Yuliawati
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement