Arcandra Sebut Sosialisasi Aturan Hadapi Tantangan Faktor Politik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai aspek politik menjadi tantangan dalam mensosialisasikan aturan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini yang membuat masyarakat bias ketika memahami aturan tersebut.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar meminta masyarakat tidak melihat sebuah aturan hanya dari aspek politik, tapi terlebih dulu dari sisi teknokratik. “Berkali-kali kami sosialisasikan, tetap saja orang mengertinya jadi lain. Ini ada aspek politik di luar kontrol kami,” ujar dia ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin malam (24/7).
(Baca: Ganti Direksi Wajib Restu Menteri ESDM Bisa Picu Konflik Kepentingan)
Arcandra mengatakan peran Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM sangat penting dalam mensosialisasikan aturan. Apalagi dirinya mengaku tidak memiliki kompetensi mengenai bidang politik.
Di sisi lain, menurut Arcandra, peraturan yang dibuat Kementerian ESDM juga bukan lah kitab suci yang tidak bisa diubah, melainkan produk manusia yang ada celahnya. Jadi, ketika aturan tersebut memang tidak memiliki nilai tambah bisa direvisi.
Untuk merevisi atau membuat aturan, Kementerian ESDM juga akan mendengar masukan dari para pemangku kepentingan. Selain itu, pemerintah juga akan mensosialisasikan aturan tersebut sebelum dan sesudah terbit.
