Bank Dunia Sebut 100 Peraturan Hambat Investasi Proyek Infrastruktur

Dimas Jarot Bayu
25 Juli 2017, 15:54
infrastruktur
Arief Kamaludin|KATADATA

Bank Dunia menyatakan berbagai peraturan di Indonesia masih menghambat keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur. Sekitar 100 peraturan terkait Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP) dianggap tidak konsisten.

"Kami baru-baru ini mengidentifikasi, ada 100 peraturan yang terkait PPP dan beberapa di antaranya tidak konsisten satu sama lain, dan kurang menguntungkan swasta," kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam forum Indonesia Infrastructure Finance Forum, di Jakarta, Selasa (25/7).

Advertisement

Kim mengatakan peraturan tersebut seringkali lebih menguntungkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketimbang swasta. Dia menyarankan pemerintah membuat mekanisme untuk mendorong partisipasi swasta dibandingkan BUMN lewat perbaikan regulasi.

Perbaikan regulasi untuk menarik swasta dalam pendanaan proyek infrastruktur dianggap penting karena dia menilai pemerintah tak dapat mengandalkan APBN.

"Kami estimasi Indonesia memerlukan nilai investasi US$ 500 miliar untuk lima tahun ke depan untuk mengejar ketertinggalan ini," kata Kim.

(Baca: Pemerintah Bangun infrastruktur Pangan, Jalan dan Rumah di Papua Barat)

Pembangunan infrastruktur Indonesia membutuhtuhkan pendanaan besar di antaranya dengan kondisi 78% pipa air di Indonesia belum dapat akses, dan 40% pedesaan belum diaspal.

Kim mengatakan anggaran pemerintah tidak cukup dengan kondisi pemungutan pajak yang belum maksimal, inefisiensi anggaran belanja dan defisit anggaran yang hampir 3%. "Inilah isu sensitif di sini," kata Kim.

Kim mengatakan pemerintah hanya dapat memungut pajak kurang 50% dari potensi yang ada. Rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto mengalami penurunan dari 11,4% persen menjadi 10,4%. "Rasio pajak di Indonesia lebih rendah dari Kamboja yang mencapai 13,6%," kata Kim.

Dengan kondisi keuangan seperti ini, Kim menegaskan pemerintah perlu mengajak lebih banyak serta sektor swasta. "Kita tahu Jokowi serius menangnani ini. Cara tradisional tidak akan bisa. Pemerintah harus bawa lebih banyak investasi sektor swasta," kata dia.

Halaman:
Editor: Yuliawati
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement