Dana Daerah 'Nganggur' di Bank Rp 222,6 Triliun, Jakarta Terbesar

Kementerian Keuangan mencatat dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank mencapai Rp 222,6 triliun per akhir Juni tahun ini. Jumlah tersebut naik Rp 7,9 triliun atau 3,68% dibanding periode sama tahun lalu. Kementerian Keuangan mengklaim, kenaikan terjadi seiring dengan kenaikan anggaran.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan, meski jumlah dana menganggur alias idle tersebut meningkat secara tahunan, namun sudah menyusut dibandingkan bulan sebelumnya. "Kalau dibanding Mei (2017) atau month to month (secara bulanan) ini turun Rp 21,9 triliun. Bulan sebelumnya itu kan Tp 244,5 triliun," kata Budiarso usai Rapat Pimpinan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (31/7). 

Secara rinci, dana tersebut paling besar disimpan pemda dalam bentuk giro yaitu sebesar Rp140,7 triliun atau mencapai 63,2%. Sisanya, sebesar Rp 76,6 triliun disimpan dalam bentuk deposito dan sebesar Rp 5,3 triliun dalam bentuk tabungan. 

Menurut Boediarso, salah satu penyebab kenaikan dana menganggur ini adalah kenaikan anggaran untuk transfer daerah dan dana desa sebesar 6,22% menjadi Rp 704,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Bahkan, anggarannya naik lagi menjadi Rp 706,3 triliun dalam APBN Perubahan 2017. (Baca juga: Sahkan Revisi APBN 2017, DPR Minta Pemerintah Waspadai Defisit)

Adapun dana idle terbesar berada di tingkat kabupaten yaitu Rp 117,5 triliun. Nilai ini turun 10,44% secara bulanan dan 8,22% secara tahunan. Sementara itu, dana menganggur di tingkat provinsi sebesar Rp 73 triliun atau turun 5,13% secara bulanan dan naik 39,04% secara tahunan.

Adapun pada tingkat kota, jumlah dana idle sebesar Rp 32,1 triliun. Jumlah tersebut turun 8,86% secara bulanan dan 5,86% secara tahunan.

Secara rinci, dana menganggur terbesar dimiliki provinsi DKI Jakarta yaitu yaitu Rp 19,09 triliun, diikuti Jawa Barat Rp 7,94 triliun, Jawa Timur Rp 5,08 triliun, Jawa Tengah Rp 4,81 triliun, dan Papua Rp 4,02 triliun. (Baca juga: BPJS Kesehatan Defisit, Menko Puan Minta Pemda Patungan)